Dari sisi kebijakan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 menjadi terobosan penting. Penyederhanaan regulasi dengan memangkas 145 aturan memungkinkan petani menebus pupuk bersubsidi tepat sejak 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB—sebuah langkah historis yang mempercepat akses pupuk, meningkatkan kepastian usaha tani, dan menjaga momentum musim tanam.
Keberpihakan ini diperkuat dengan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025, yang mendorong peningkatan penyaluran pupuk hingga 14 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya.
Di tengah penguatan domestik, daya saing global sektor pertanian juga meningkat. Sepanjang Januari–Oktober 2025, ekspor pertanian yang mencakup segar dan olahan mencapai USD 38,33 miliar, serta membawa neraca perdagangan pertanian surplus USD 18,79 miliar.
Sektor ini juga tetap menjadi penyerap tenaga kerja utama. Sektor pertanian yang meliputi empat subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, berkontribusi sebesar 26,07 persen dalam penyerapan tenaga kerja di Agustus 2025. Dalam kurun Agustus 2024 – Agustus 2025, lapangan usaha pertanian mengalami peningkatan tenaga kerja 0,38 juta orang. Pada Agustus 2025, tercatat sebanyak 38,2 juta tenaga kerja di sektor pertanian.
Seluruh capaian sektor pertanian saat ini bukan hanya kerja satu kelompok saja. Mentan Amran menegaskan bahwa swasembada pangan adalah kerja kolektif lintas sektor.
“(Swasembada) ini bukan kerja satu orang. Ini kerja kita semua. Ada Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional, Pupuk Indonesia, Komisi Informasi, TNI, Polri, Kejaksaan, BUMN, serta penyuluh lapangan, juga para petugas lapangan, dan utamanya ini hasil kerja para petani kita,” ujar Mentan Amran.
Dengan kepemimpinan politik yang tegas, kebijakan yang progresif, serta kerja bersama seluruh elemen bangsa, swasembada pangan hari ini bukan sekadar capaian statistik. Ia adalah penanda Era Kebangkitan Pertanian Indonesia-era yang ditandai dengan kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, dan kekuatan ekonomi nasional bertemu dalam satu arah perjuangan. (*)
