PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Menginjakkan kaki di Jogja bagi Ajoeba Wartabone adalah kehormatan dan harga diri politik. Ia termasuk sosok yang mengobarkan jiwa Jogja dan spirit Republik di forum besar Parlemen Negara Indonesia Timur (NTT). Teriakan-teriakannya selalu menggema dan menggetarkan sudut-sudut ruang sidang Parlemen NIT hingga paham pada tahun berikutnya mengingatkan bahwa fraksi yang berbeda-beda agar bersatu dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Dari tiga tawaran politik yang ada, Ajoeba Wartabone memilih berada pada kelompok yang menerima pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS)/Negara Indonesia Serikat (NIS) dan menerima NIT sebagai media/jalan menuju NKRI,” ungkap Dr. Mukhlis PaEni pada acara bedah buku “Ajoeba Wartabone (1894-1957) SEKALI KE DJOKJA TETAP KE DJOKJA” yang diadakan di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa (16/6/2026).
Selain Mukhlis PaEni, acara bedah buku yang dipandu Koordinator Satupena Sulawesi Selatan Rusdin Tompo itu, juga menampilkan Amanda Katili Niode, Ph.D. , Prof.Dr.Jumadi, M.Pd. (Guru Besar UNM), Dr. Surjadi Mappangara (dosen emeritus FIB Unhas), dan Eddy Thamrin (Yudi Sukatanya) yang juga penulis dan budayawan Sulsel.
Wali Kota Makassar, H. Munafri Arifuddin, S.H. berbaur bersama Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad yang juga menjabat Ketua Umum LAMAHU, mantan Rektor Unhas Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., M. Natsir Kalla, Wakil Rektor I Unhas Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Sp.BM (K), Ph.D., mantan Sekprov Gorontalo Prof. Dr. Ir. Winarni Monoarfa, M..S., Ir. Pulu Niode selaku tuan rumah kegiatan didampingi Ny. Fatimah Kalla, para anggota Keluarga Besar Ajoeba Wartabone, para dosen dari berbagai perguruan tinggi, dan undangan yang memadati ball room hotel.
Mukhlis PaEni mengatakan, dalam suasana tegang sepanjang sidang, yang diwarnai dengan pergantian ketua parlemen/ketua sidang yang hampir tidak bisa menguasai jalannya forum, tiba-tiba suasana sidang menjadi senyap terhipnotis.
“Sekali ke Djokja, tetap ke Djokja (Eens naar Djokja Altijd naar Djokja),” teriak Ajoeba Wartabone di tengah sidang yang terbekuk sepi. Dia meneriakkan kalimat itu atas nama Rakyat Indonesia Timur dan termuat di halaman utama “Het Dagblad” edisi Rabu 14 Mei 1947.
Pemandangan politik yang terjadi pada setiap sidang parlemen NIT sejak tahun 1946-1950 sarat dengan ketegangan. Permasalahan yang sangat rumit tidak bisa disederhanakan karena banyaknya kepentingan yang harus diakomodasi dalam sistem ketatanegaraan NIT pascakemerdekaan Indonesia. Terutama, dengan adanya intervensi Belanda dalam penciptaan bentuk negara serikat yang berwujud negara boneka.
Terdapat tiga bentuk kepentingan yang menjadi tema perdebatan dalam sidang parlemen NIT. Pertama, kelompok yang menginginkan bentuk negara Republik Indonesia seperti yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedua, kelompok yang menolak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan berharap kekuatan Belanda bisa tetap eksis di Nederlands Hindia atau Indonesia. Ketiga, kelompok yang menjadi pilihan Ajoeba Wartabone, “yang menerima pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS)/Negara Indonesia Serikat (NIS) dan menerima NIT sebagai media/jalan menuju NKRI”.
“Teriakan Ajoeba dalam sidang parlemen ini menjadi sebuah pernyataan politik yang sangat tegas dan mempertegas kemauan politik mayoritas di NIT, untuk bergabung dengan Republik Indonesia dan memilih NKRI sebagai bentuk negara yang akan dicapai,” Mukhlis PaEni menegaskan.
Teriakan Ajoeba Wartabone bukan tanpa godaan dan risiko. Banyak tawaran bermunculan dia terima agar membatalkan dan tidak mewujudkan teriakannya. Ia seakan berada di dalam kepungan politik kelompok federalis dan “kaki tangan” Belanda yang ketika itu masih memegang kekuasaan secara politis di luar Jawa dan Sumatra.
Teriakan “Sekali ke Djokja Tetap ke Djokja” merupakan ledakan keputusan politik Ajoeba tentang konsep keindonesiaan dan kebangsaan. Tentang bentuk kenegaraan, kemerdekaan, kerakyatan, kebebasan dan persamaan hak dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.
Prinsip dan idealisme ini benang merahnya hampir tidak pernah putus dalam pikiran dan hati nurani Ajoeba Wartabone sejak tahun 1920-an. Keteguhan prinsip yang konsisten dipegang Ajoeba ini memberi arti penting bagi kelangsungan sidang-sidang Parlemen NIT selanjutnya. Sejak itulah nama Ajoeba Wartabone menjadi pembicaraan di Parlemen NIT.
Ketua Dewan Nasional di Gorontalo
Ajoeba Wartabone lahir di Gorontalo 11 JUni 1894, putra pasangan Zakaria Wartabone-Tolangohula Kaluku. Antara 1903-1914, dia menjalani pendidikan ‘Europeesche Lagere School’ (ELS) - sekolah dasar pada masa Hindia Belanda, di Gorontalo dan ‘Hoofdenschool’ atau “sekolah raja” -- sekolah khusus yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1878 untuk mendidik anak-anak kaum bangsawan atau pribumi agar bisa menjadi calon pegawai pemerintah, di Tondano.
Selama setahun (1920-1921) Ajoeba menjadi penulis pada satu surat kabar ‘Tjahaja Siang’ (Amurang/Manado) dengan redaktur H.W.Soemolang dan A.A. Maramis.
Ajoeba pada tahun 1921-1924 menjabat ‘Marsaoleh’ -- jabatan atau gelar setingkat camat dalam struktur pemerintahan tradisional -- Limboto. Antara tahun 1924-1926 Ajoeba mengikuti Pendidikan ‘Bestuurschool’ (sekolah asrama atau institusi pendidikan kepegawaian pada masa Hindia Belanda dan pendudukan Jepang) di Batavia.
Lalu, antara 1932-1933, Ajoeba menjabat Redaktur bulanan Pertimbangan (Manado) bersama Mr. Soenarjo, Mr. Iskaq Tjokrohadisoerdjo, G.R.Pantouw, A.Durand, dan G.E. Dauhan. Menjadi ‘Jogugu’ (sejenis jabatan) di Limboto (193401946) dan menjadi Ketua Dewan Nasional Gorontalo (1945-1946). Dia menghadiri Konferensi NIT di Denpasar pada (7-24 Desember) 1946 sebagai lanjutan Konferensi Malino yang berlangsung 16 s.d.25 Juli 1946. Pada tahun 1947-1949 Ajoeba menjadi anggota Fraksi Progresif/Parlemen NIT. Pada masa inilah dia memekikkan pesan bersejarah “Sekali ke Djokja Tetap ke Djokja” dalam Pemandangan Umum Parlemen NIT. Dia kembali menjabat Ketua Dewan Nasional Gorontalo (4 November 1947) dan 16 Februari -16 Maret 1948 ‘Goodwill Missie’ Parlemen NIT di Djokjakarta, Jakarta, dan Jawa Timur. Masih pada tahun 1948, Ajoeba bertemu Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan para pemuka Republik di Djokjakarta.
Saat kembali ke Gorontalo, antara tahun 1949-1950 Ajoeba menjabat Kepala Daerah Sulawesi Utara kemudian menjabat Kepala Pemerintahan Umum Gubernur Militer di Manado (1950-1951). Dia juga menjadi anggota Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR), kemudian menjadi Calon Gubernur Sulawesi pada tahun 1956 yang kemudian terpilih dan dijabat oleh Lanto Daeng Pasewang dan dilanjutkan oleh Andi Pangerang Petta Rani (1945-1960) dengan ibu kota di Makassar.
Ajoeba Wartabone wafat bertepatan bulan Ramadan pada tanggal 26 April 1957. Dia dikebumikan di lokasi dan diapit makam Zakaria Wartabone, ayahnya dan sang Kakek Nuku Wartabone di belakang Masjid Besar Suwawa Desa Bubeya, Bone Bolango, Gorontal0. Dia dianugerahi gelar adat “Ta lo’o Layi a’ Lipu (putra terbaik yang menjadikan Negeri Gorontalo lebih menonjol dan dikenal luas). Berita duka kepergian Ajoeba Wartabone dimuat di surat kabar ‘Java Bode’ edisi 30 April 1957.. ‘De Java Bode’ yang terbit pertama 11 Agustus 1952 adalah surat kabar berbahasa Belanda yang diterbitkan di Batavia (Jakarta sekarang). Koran yang namanya bermakna “Utusan Jawa” ini, menjadi media yang sangat berpengaruh hingga berhenti beroperasi pada Maret 1957. Namun masih sempat memuat berita duka kepergian Ajoeba Wartabone.
Dilupalan
Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI 2019-2024 menyebutkan dalam pengantar buku yang sudah tiga kali dicetak (Agustus 2025, April dan Mei 2026) ini, Gorontalo memiliki banyak pejuang nasional. Selain yang banyak dikenal, pun banyak pula yang terlupakan karena kurangnya penelusuran terhadap perjuangan mereka bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ketika menjabat Gubernur Gorontalo dua periode 2001-2009, ada sejumlah pihak yang menyampaikan pentingnya mendorong nama para pejuang asal Gorontalo yang memiliki andil pada pergerakan Indonesia yang lebih dikenal secara nasional. Ada dua nama yang cukup menggelitik ketika itu, yakni Ajoeba Wartabone dan Nani Wartabone, kakak beradik yang perjuangannya begitu heroik pada periode prakemerdekaan dan pascakemerdekaan.
Nani Wartabone salah satu tokoh Gorontalo yang cukup dekat dengan Bung Karno dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari timur. Dia bahkan lebih dulu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Gorontalo pada tanggal 13 Januari 1942. Setelah wafat, dia kemudian diangkat sebagai Pahlawan Nasional 6 November 2003, ketika Fadel Muhammad menjabat Gubernur Gorontalo.
Akan halnya Ajoeba Wartabone, sang kakak, kurang begitu dikenal perjuangannya, padahal jasanya besar. Basri Amin menulis buku ini didukung data dari Arsip Nasional dan keluarga Ajoeba Wartabone (Roeland Niode, Mochtar Niode, dan Pulu Niode -- yang kemudian mensponsori acara bedah buku ini di Hotel Aryaduta Makassar). Penelusuran data yang dilakukan Basri Amin melewati batas negara, yakni di “National Archief” Den Haag, Belanda.
Buku setebal 435 halaman ini ditulis oleh Basri Amin yang merupakan peneliti utama Pusat Studi Dokumentasi (PSD) J.B.Jassin dan Ketua Bidang Kajian Budaya dan Sumber Daya Manusia pada Dewan Riset Daerah Provinsi Gorontalo. Sejak 2013 dia aktif sebagai dosen di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
Basri Amin mendalami antropologi sosial dan sosiologi pembangunan di Universitas Leiden Belanda, belajar di University of Hawaii at Manoa, Amerika Serikat, menjadi ‘fellow’ di East Weste Centre Honolulu, studi lanjutan ‘leadership for Social Justice; di Universitas Birmingham, Inggris.
Ia meraih sarjana sosial di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, kemudian berkontribusi ilmiah di Pusat Studi Korea, Southeast Asian Studies di University of Malaya Malaysia, CSEAS-Kyoto University, Japan, AUPF-2014 di Thailand, mengikuti pendidikan di University of California, Berkley dan Asia Research Institute (ARI) di National University of Singapore, dan menjadi pengajar di tamu di Institute for Orientalissche und Ostasiatische Philogien Goethe University Frankfurt, Jerman.
Basri Amin juga menulis sejumlah buku dan artikel yang dimuat di berbagai media cetak. Karya akademiknya dipublikasikan oleh ‘The Asia Pacific Journal of Anthropology (TAPJA) The Australian National University Canberra, Australia.
Mengawali acara bedah buku diserahkan buku oleh Fadel Muhammad selaku Ketua Umum Lamahu periode 2026-2031 kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Kepala Perpustakaan Unhas Prof.Dr.Munira Hasjim, S.S., M.Hum, perwakilan UNM, UIN, Perpustakaan Sulsel, dan Kota Makassar. Bedah buku itu juga dirangkaikan dengan acara Rapat Kerja Lamahu periode 2026-2031 yang dilaksanakan setelah acara bedah buku. (mda)
