Buka Business Investment Expo APINDO 2026, JK Sebut Pemerintah dan Dunia Usaha Jadi Penopang Ekonomi Nasional
PEDOMAN RAKYAT, MAKASSAR — Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, HM Jusuf Kalla, menegaskan kemajuan ekonomi suatu negara ditopang oleh sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Menurutnya, keseimbangan peran ketiga unsur tersebut menjadi fondasi penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global.
Pandangan itu disampaikan Jusuf Kalla saat membuka Business Investment Expo yang menjadi bagian dari Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-35 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Makassar, Senin (3/8/2026) di Hotel Claro, di kawasan AP Pettarani, Makassar. Rakerkonas mengusung tema “Ketahanan Ekonomi Nasional: Peran Pengusaha Indonesia di Tengah Fragmentasi Global”.
Selain Jusuf Kalla, pembukaan kegiatan dihadiri Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani serta Ketua DPP Apindo Sulawesi Selatan Suhardi.
Dalam paparannya, Jusuf Kalla menjelaskan, terdapat tiga unsur utama yang menentukan kemajuan ekonomi sebuah negara. Unsur pertama adalah pemerintah yang hadir dan mampu menjalankan pembangunan secara terstruktur hingga ke tingkat bawah.
Menurut dia, pemerintah juga harus berjalan selaras dengan DPR, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi melalui pembentukan berbagai regulasi yang mendukung pembangunan dan iklim usaha.
Di sisi lain, dunia usaha memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja. Para pengusaha, kata Jusuf Kalla, tidak hanya berkontribusi melalui investasi, tetapi juga melalui kewajiban membayar pajak yang selanjutnya menjadi sumber pembiayaan pembangunan pemerintah.
Unsur berikutnya adalah masyarakat yang berperan sebagai konsumen sekaligus produsen. Ia mencontohkan aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengikuti pameran dalam rangkaian Rakerkonas sebagai bagian dari penggerak ekonomi masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Jusuf Kalla juga menyinggung karakter sistem pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Menurut dia, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang bercorak sosialis, sementara sistem ekonominya bersifat kapitalis.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Rusia yang, menurutnya, memiliki pemerintahan liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Adapun China dinilai mampu menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara peran pemerintah dan dunia usaha.
Lebih lanjut, Jusuf Kalla mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak terlepas dari pengaruh ekonomi global. Konflik di Timur Tengah, menurut dia, telah mendorong kenaikan harga minyak dan biaya logistik, sementara kinerja ekspor mengalami penurunan.
Karena itu, ia berharap Rakerkonas ke-35 Apindo 2026 dapat menghasilkan rumusan yang mampu memperkuat perekonomian nasional dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (Hdr)