PEDOMANRAKYAT, WAJO - Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Tolak Eksploitasi Daerah (ALMAMATER) di depan Basecamp GSI 3D Tosora pada 17 Maret 2026 mendapat tanggapan dari pihak perusahaan.
Melalui pernyataan resminya, perwakilan perusahaan, Hasbi, membantah sejumlah tudingan massa aksi, terutama terkait minimnya pelibatan tenaga kerja lokal serta dugaan dampak lingkungan dari kegiatan survei seismik.
“Kami menegaskan bahwa perusahaan tetap memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam setiap tahapan kegiatan operasional,” ujar Hasbi dalam keterangannya.
Hasbi menyebut, hingga saat ini sebanyak 252 warga setempat telah terserap, baik sebagai tenaga kontrak maupun pekerja harian.
“Jumlah tersebut merupakan bentuk komitmen kami dalam memberdayakan masyarakat sekitar wilayah kerja,” tambahnya.
Namun, klaim tersebut berbanding terbalik dengan tuntutan demonstran. Massa aksi menilai peluang kerja bagi masyarakat sekitar masih terbatas dan belum merata.
Selain itu, perusahaan juga menyebut telah melibatkan pelaku usaha lokal dalam mendukung operasional di lapangan. Kehadiran sejumlah fieldcamp diklaim memberi dampak ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM di sekitar wilayah kerja.
“Kami juga menggandeng pelaku usaha lokal untuk mendukung kebutuhan logistik dan operasional, sehingga ada perputaran ekonomi di masyarakat,” jelas Hasbi.
Meski demikian, para demonstran menilai manfaat ekonomi tersebut belum signifikan dan belum dirasakan secara luas oleh masyarakat terdampak.
Terkait isu lingkungan yang turut menjadi perhatian, Hasbi memastikan seluruh kegiatan perusahaan telah mengantongi izin resmi, termasuk dokumen UKL-UPL dari Kementerian Lingkungan Hidup.
“Seluruh aktivitas kami telah sesuai prosedur dan mengantongi izin resmi dari instansi terkait, termasuk dokumen lingkungan UKL-UPL,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa operasional perusahaan berada dalam pengawasan instansi berwenang.
“Kami tetap diawasi oleh pihak berwenang dan berkomitmen menjalankan kegiatan sesuai aturan yang berlaku,” lanjutnya.
Meski demikian, massa aksi tetap mendesak adanya transparansi lebih lanjut, terutama terkait potensi dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan sumber daya alam di wilayah tersebut.
Menutup pernyataannya, pihak perusahaan menyatakan terbuka untuk berdialog dengan masyarakat.
“Kami terbuka untuk berdialog dengan semua pihak demi mencari solusi terbaik dan menjaga keseimbangan antara investasi dan kepentingan masyarakat,” pungkas Hasbi.
Namun, di tengah meningkatnya gelombang kritik, publik kini menanti langkah konkret, bukan sekadar pernyataan normatif. (Deden)
