PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Di balik setiap reformasi birokrasi, selalu ada pertanyaan yang sama, yaitu seberapa siap manusia di dalam pemerintahan untuk berubah?
Atas dasar itulah, Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Pengawasan ke Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Pusjar SKMP) LAN RI pada Kamis, 7 Mei 2026.
Kegiatan ini untuk memastikan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara berjalan lebih efektif, merata, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Kunjungan yang dipimpin Dr HM Taufan Pawe SH MH itu disambut langsung Kepala Pusjar SKMP LAN, Dr Muhammad Aswad MSi, bersama Direktur Politeknik STIA LAN Makassar, Dr Sulaeman FattahMSi, para pegawai unit kerja LAN Makassar, serta mahasiswa Politeknik STIA LAN Makassar di Auditorium Hasanuddin.
Di tengah agenda pengawasan, kehadiran mahasiswa Politeknik STIA LAN Makassar menjadi penanda bahwa kepemimpinan birokrasi masa depan sedang dipersiapkan sejak hari ini.
Penguatan Peran LAN untuk Reformasi Birokrasi Daerah
Pemutaran video capaian kinerja Pusjar SKMP LAN RI Makassar mengawali kegiatan siang itu, dilanjutkan sambutan dari Direktur Politeknik STIA LAN Makassar, Kepala Pusjar SKMP, hingga pengarahan dari Taufan Pawe sebagai mitra pengawasan Komisi II DPR RI.
Peserta kunjungan menyaksikan video capaian kinerja Pusjar SKMP LAN yang menampilkan penguatan pembelajaran ASN, inovasi pelayanan publik, dan pengembangan kapasitas birokrasi di kawasan timur Indonesia.
Dalam sambutannya, Direktur Politeknik STIA LAN Makassar, Dr Sulaeman Fattah, menggambarkan kampus yang dipimpinnya sebagai bagian dari upaya negara menyiapkan birokrasi yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan daerah.
Ia mengatakan, Politeknik STIA LAN Makassar tidak hanya berfokus pada pengembangan kompetensi ASN, tetapi juga membuka akses pembelajaran bagi pemerintah daerah dan masyarakat umum.
Menurutnya, institusi tersebut bahkan telah menyusun kurikulum khusus bagi anggota DPRD kabupaten/kota dan pemerintahan desa sebagai bagian dari penguatan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal.
Dalam arahannya, Anggota Komisi II DPR RI sekaligus anggota Badan Anggaran Fraksi Partai Golkar itu menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus ditopang kualitas sumber daya manusia yang berintegritas dan berkapasitas.
“Kalau kita berbicara tata kelola pemerintahan yang baik, maka kita tidak bisa memisahkannya dari kualitas sumber daya manusianya. Integritas saja tidak cukup. Negara membutuhkan aparatur yang memiliki integritas sekaligus kapasitas,” kaata Taufan Pawe.
Karena itu, lanjut Taufan Pawe, LAN RI harus menjadi wadah yang mengasah, menumbuhkan, dan mempersiapkan calon-calon pemimpin birokrasi yang siap menghadapi tantangan pemerintahan modern.
Dalam pembahasan pengawasan, Komisi II DPR RI menyoroti pentingnya memperkuat peran Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai penggerak transformasi birokrasi nasional.
