Aksi kriminal ini pertama kali terendus pada tahun 2023 di atas tanah milik Faisal di Dusun Tamalate. Dalam berkas perkara yang disiapkan, Faisal membidik dua oknum pejabat setempat yang diduga kuat menjadi otak di balik karut-marut ini, yakni Marsuki yang menjabat sebagai Ketua RT di Dusun Tamalate, serta Muhammad Tahir selaku Kepala Desa Moncongloe Bulu.
Faisal sangat menyayangkan kelakuan para oknum tersebut, mengingat sebagian lahannya—diperkirakan seluas 2.000 m2 atau sekitar 10% dari total asetnya—kini telah dikuasai secara sepihak oleh korporasi atau pihak ketiga. Ironisnya, lahan curian tersebut kabarnya telah diperjualbelikan secara ilegal dan saat ini justru sedang dikebut proses pembangunannya di lapangan.
Modus operandi yang dimainkan para terlapor, menurut Faisal, tergolong rapi. Mereka diduga kuat menerbitkan dan memalsukan dokumen kepemilikan palsu untuk melegitimasi penguasaan lahan tersebut. Dua dokumen bodong yang menjadi bukti vital dalam kasus ini adalah Surat P2 (Penggarapan) dengan Nomor P2.198, serta SPPT PBB Tahun 2023 yang menggunakan NOP: 73.08.013.002.005-0.283.0.
Tak hanya bermain dengan dokumen palsu, para pelaku juga melakukan tindakan premanisme di lokasi. Mereka merobohkan pagar pembatas yang dipasang Faisal secara resmi, sekaligus melenyapkan papan bicara (plang kepemilikan) yang tertanam di area pekarangan tanah tersebut demi mengaburkan status kepemilikan objek.
Akibat aksi penyerobotan liar ini, Faisal Mamma harus menelan kerugian materiil yang sangat fantastis, yakni mencapai Rp 2,5 miliar. Ia pun mendesak pihak Polda Sulsel untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu demi tegaknya supremasi hukum.
“Tanah saya dicaplok sekitar 2.000 meter persegi. Bahkan parahnya, lahan itu sudah mereka jual ke pihak lain dan saat ini sedang dalam proses pembangunan fisik,” pungkas Faisal dengan nada geram. (hdr)
