Oleh: YMT. Sjahrir Bintamsi (Ketua DPD-FKN Provinsi Sulawesi Barat)
INDONESIA adalah sebuah mahakarya besar yang dirajut dari miliaran serat sejarah, tradisi, bahasa, dan tatanan sosial yang luar biasa kaya. Jauh sebelum cetak biru birokrasi modern dirumuskan, tanah Nusantara telah melahirkan sistem tata kelola komunal yang mandiri, berkeadilan tinggi, dan sarat akan napas musyawarah. Jejak adiluhung ini terekam abadi dalam legitimasi kepemimpinan adat, seperti yang tercermin pada gelar mulia Ma’dika, Arung, dan Tomakaka.
Dalam memori kolektif masyarakat Bugis, gelar Arung berdiri tegak sebagai representasi Penguasa atau Raja. Peran seorang Arung melampaui sekat-sekat politis kekuasaan; ia adalah jangkar kebudayaan, benteng hukum adat, sekaligus pelayan utama bagi kemakmuran rakyatnya. Lembaran sejarah Sulawesi Selatan mencatat betapa para Arung menjadi arsitek peradaban yang piawai merawat stabilitas wilayah serta merajut diplomasi antarkerajaan secara harmonis.
Bergeser ke bentang alam Mandar, Pattae, hingga ke wilayah lingkar pegunungan Sulawesi, bertakhta gelar Tomakaka sebagai poros kepemimpinan kultural yang amat dikhidmati. Tomakaka bukan sekadar figur pemimpin formal, melainkan personifikasi kearifan lokal, penegak keadilan moral, dan perekat kohesi sosial antarkomunitas. Karisma kepemimpinan seorang Tomakaka lahir secara organik dari rahim kepercayaan publik serta keteladanan murni yang diwariskan melintasi generasi.
Pada sisi lain struktur sosial, posisi Ma’dika memegang peran yang tak kalah krusial dalam menyeimbangkan roda pemerintahan tradisional. Disandang oleh kalangan Bangsawan, Pemangku Hadat, Penasihat Ulung, hingga Pemimpin teritorial, Ma’dika bertugas memastikan keharmonisan hidup antara penguasa dan rakyat tetap terjaga. Kehadiran Ma’dika menjadi bukti sahih bahwa leluhur Nusantara telah mempraktikkan pembagian kerja, tata kelola birokrasi, dan mekanisme pengambilan keputusan yang matang dan sistematis.
