PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terus memperkuat komunikasi politik yang inklusif dengan merangkul seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik yang belum memiliki kursi di DPRD. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi yang lebih luas guna mendukung percepatan pembangunan, penataan kota, serta pemberdayaan masyarakat di Kota Makassar.
Komitmen itu terlihat saat Munafri menerima audiensi Koalisi Partai Kerakyatan Non-Parlemen yang terdiri atas Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Kamis (25/6/2026).
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, penuh dialog, dan diwarnai semangat kebersamaan untuk membangun Kota Makassar yang lebih tertata, maju, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.
Perwakilan koalisi, Izhar, mengatakan kehadiran ketiga partai tersebut merupakan bentuk silaturahmi sekaligus menyampaikan komitmen untuk mendukung berbagai program Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin.
"Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan komitmen mendukung seluruh program Pak Wali Kota. Kami ingin menjadi bagian dari pembangunan Kota Makassar dan ikut mengawal kebijakan yang berpihak kepada masyarakat," ujar Izhar.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan partai politik merupakan hal yang penting dalam menciptakan stabilitas pembangunan. Tidak hanya memberikan dukungan secara politik, ketiga partai juga siap menjadi mitra pemerintah dalam menyosialisasikan berbagai kebijakan agar dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat.
"Tujuan kami adalah saling menguatkan agar program-program pemerintah berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.
Izhar yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PBB Kota Makassar menjelaskan, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh berbagai kebijakan Pemerintah Kota, khususnya terkait program penataan kawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).
Karena itu, pihaknya menyatakan kesiapan untuk turun langsung ke tengah masyarakat memberikan edukasi dan pemahaman mengenai tujuan setiap kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
"Kadang ada masyarakat yang belum mengetahui secara detail suatu kebijakan pemerintah. Karena itu kami siap memberikan penjelasan kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa seluruh program tersebut bertujuan untuk kepentingan bersama," jelasnya.
Izhar menegaskan, dukungan terhadap program penataan kota merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menciptakan Makassar yang lebih tertib, bersih, indah, dan nyaman.
Ia menilai hasil penataan mulai terlihat di sejumlah kawasan. Ruang publik yang sebelumnya semrawut kini menjadi lebih tertata, trotoar kembali dapat digunakan pejalan kaki, akses jalan semakin lancar, dan wajah kota semakin representatif.
"Kalau program belum selesai tentu masih ada yang memberikan penilaian negatif. Tetapi ketika hasilnya mulai terlihat, masyarakat akan menyaksikan sendiri bahwa kota menjadi lebih rapi, lebih indah, dan lebih nyaman untuk semua," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas komitmen tiga partai non-parlemen yang siap mendukung berbagai program pemerintah. Menurutnya, pembangunan tidak akan berhasil apabila hanya mengandalkan pemerintah semata, melainkan membutuhkan dukungan seluruh komponen masyarakat.
"Kami membutuhkan dukungan dan kerja sama yang baik dengan kelompok-kelompok masyarakat, partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh elemen yang memiliki kedekatan dengan warga," kata Munafri.
Ia menegaskan bahwa setiap program pemerintah harus dibangun melalui semangat kolaborasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Menurut Munafri, komunikasi yang dilakukan melalui kader-kader partai politik akan jauh lebih efektif karena mereka memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.
"Kalau hanya pemerintah yang berbicara tentu ada keterbatasan. Akan jauh lebih efektif jika kader-kader partai hadir langsung di tengah masyarakat, berdialog, mendengar aspirasi mereka, kemudian menjelaskan tujuan dari setiap program pemerintah," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga memberikan mandat dan kepercayaan kepada Koalisi Partai Kerakyatan Non-Parlemen untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan kerakyatan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Ia berharap momentum peringatan kemerdekaan dapat menjadi ruang mempererat persatuan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, budaya, olahraga, dan pemberdayaan ekonomi yang melibatkan seluruh lapisan warga.
Menurutnya, pelaksanaan event kerakyatan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan antara pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta seluruh komponen masyarakat Kota Makassar.
Munafri berharap ketiga partai tersebut mampu merangkul sebanyak mungkin tokoh masyarakat sehingga kegiatan yang diselenggarakan benar-benar memberikan manfaat dan memperkuat semangat gotong royong.
"Kami ingin seluruh elemen masyarakat dilibatkan. Mari bersama-sama mengawal program-program pemerintah agar berjalan lancar dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, pembangunan akan lebih cepat terwujud," katanya.
Selain itu, Munafri kembali menegaskan bahwa penataan kota tetap menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Makassar. Seluruh kebijakan yang diambil, termasuk penataan kawasan perdagangan dan ruang publik, bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih tertib tanpa mengabaikan kepentingan para pelaku usaha.
Ia mengungkapkan pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah lokasi alternatif bagi pedagang yang terdampak penataan. Salah satu lokasi bahkan diproyeksikan mampu menampung sekitar 400 lapak sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Menurutnya, proses relokasi harus dilakukan secara bersama-sama agar kawasan baru segera berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi yang ramai dan memberikan keuntungan bagi para pedagang.
"Kalau masuknya bersama-sama, kawasan itu akan langsung hidup. Pengunjung memiliki banyak pilihan, aktivitas ekonomi tumbuh, dan para pedagang saling menguatkan satu sama lain," jelasnya.
Di akhir pertemuan, Munafri kembali mengajak seluruh partai politik, termasuk partai non-parlemen, untuk terus menjaga komunikasi dan memperkuat sinergi dalam mendukung berbagai program pembangunan.
Ia optimistis kolaborasi yang melibatkan pemerintah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh-tokoh masyarakat akan menjadi modal penting dalam mewujudkan Kota Makassar yang semakin maju, tertata, indah, nyaman, dan berdaya saing.
"Partai politik memiliki jaringan hingga ke tingkat bawah. Itu adalah kekuatan besar untuk membantu pemerintah membangun komunikasi dengan masyarakat. Mari kita satukan langkah agar seluruh program pembangunan berjalan dengan baik dan Kota Makassar menjadi kota yang semakin maju serta memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat," tutup Munafri. (*/And)
