PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan, jabatan kepala sekolah merupakan amanah besar yang menuntut integritas, tanggung jawab, dan keteladanan. Penegasan itu disampaikan saat melantik dan mengukuhkan 369 kepala sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Tribun Lapangan Karebosi, Selasa (23/6/2026).
Pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam tata kelola pendidikan di Kota Makassar. Pengukuhan dan pergeseran kepala sekolah secara menyeluruh baru kembali dilakukan setelah sekitar satu dekade.
Sebanyak 369 kepala sekolah yang dilantik terdiri atas 314 kepala sekolah SD dan 55 kepala sekolah SMP. Seluruhnya telah melalui rangkaian seleksi, mulai dari uji kompetensi, wawancara mendalam, hingga penelusuran rekam jejak.
Munafri mengatakan, tugas berat telah menanti para kepala sekolah yang baru dikukuhkan. Menurut dia, amanah tersebut harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan.
Dalam arahannya, Munafri menempatkan pembenahan data kepegawaian sebagai tugas pertama yang harus segera diselesaikan. Ia meminta seluruh kepala sekolah melakukan sinkronisasi dan validasi data pegawai di satuan pendidikan masing-masing.
“Tugas ini menjadi prioritas pertama yang harus dikerjakan sesaat setelah para kepala sekolah kembali ke sekolah masing-masing,” ujarnya.
Pelantikan berlangsung bertepatan dengan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Karena itu, Munafri meminta seluruh kepala sekolah mengawal proses penerimaan peserta didik baru secara jujur, adil, transparan, dan berintegritas.
Ia menegaskan tidak boleh ada lagi praktik-praktik curang dalam penerimaan siswa. Menurut dia, sekolah merupakan ruang pembentukan karakter dan nilai moral, bukan tempat terjadinya penyimpangan.
Munafri menilai proses penerimaan murid merupakan pintu masuk pendidikan. Jika sejak awal proses tersebut dicederai ketidakjujuran, masa depan generasi penerus bangsa ikut dipertaruhkan. Karena itu, seluruh verifikator sekolah diminta menjalankan tugas verifikasi dan validasi data pendaftar secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain mengawal pelaksanaan SPMB, Munafri menginstruksikan percepatan sejumlah program prioritas pendidikan. Ia menegaskan sekolah harus bertransformasi menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, menyenangkan, serta bebas dari kekerasan maupun perundungan.
“Kita harus memastikan tidak ada anak Makassar yang putus sekolah. Pendidikan harus menjadi ruang yang aman bagi seluruh peserta didik,” katanya.
Dalam kesempatan itu, pengelolaan sampah juga menjadi perhatian khusus. Munafri menginginkan budaya memilah sampah ditanamkan sejak dini melalui lingkungan sekolah.
Menurut dia, setiap sekolah perlu menyediakan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan nonorganik sekaligus mengajarkan cara pengelolaan sampah yang benar kepada peserta didik.
“Sampah harus menjadi sahabat yang bisa memberikan manfaat dan keuntungan bagi sekolah,” ujarnya.
Ia bahkan mendorong peserta didik membiasakan membawa sampah organik maupun nonorganik dari rumah sebagai bagian dari pendidikan lingkungan. Kepala sekolah dan guru juga diminta menjadi teladan dengan menerapkan kebiasaan memilah sampah di rumah masing-masing.
“Modalnya cuma dua ember. Tetapi dampaknya sangat besar kalau dilakukan secara konsisten,” tutur Munafri.
Selain pengelolaan sampah, seluruh sekolah juga diminta melaksanakan penanaman pohon sebagai bagian dari pendidikan lingkungan hidup. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih hijau, asri, dan nyaman.
Pada kesempatan yang sama, Munafri menyoroti pelaksanaan kegiatan perpisahan sekolah. Ia meminta sekolah tidak lagi menyelenggarakan acara perpisahan secara berlebihan yang berpotensi membebani orang tua siswa.
Menurut dia, kegiatan perpisahan harus dilaksanakan secara sederhana dan tidak menjadi ajang pungutan terhadap wali murid.
“Kalau ada orang tua yang mau menanggung sendiri silakan. Tapi kalau harus patungan dan memberatkan orang tua murid, jangan dilakukan,” katanya.
Untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan efektif, Pemerintah Kota Makassar akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Munafri berencana mengumpulkan kepala sekolah mulai jenjang PAUD, SD, hingga SMP setiap bulan guna membahas berbagai persoalan pendidikan dan mencari solusi bersama.
“Saya ingin mendengar kalau orang bertanya di mana pendidikan terbaik di Indonesia, jawabannya ada di Kota Makassar,” ujarnya.
Perhatian khusus juga diberikan kepada kepala sekolah dan guru yang bertugas di wilayah kepulauan. Pemerintah Kota Makassar berencana memberikan tambahan insentif bagi tenaga pendidik yang bertugas di pulau-pulau terluar karena menghadapi tantangan berbeda dibandingkan wilayah daratan.
Selain itu, pemerintah daerah menyiapkan fasilitas transportasi laut untuk menunjang mobilitas guru dan kepala sekolah menuju lokasi tugas.
“Kami tidak ingin lagi mendengar keluhan, kepala sekolah berbulan-bulan tidak datang ke pulau atau guru pulang lebih cepat dari pada muridnya. Transportasi akan kami siapkan agar akses menuju sekolah dapat berjalan dengan baik,” kata Munafri.
Usai pelantikan, Munafri menegaskan, pengukuhan kepala sekolah kali ini menjadi bagian dari upaya membenahi tata kelola pendidikan di Kota Makassar. Menurut dia, pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia sekaligus amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Kita harus memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas. Karena itu dunia pendidikan harus ditata dengan sangat baik,” ujarnya.
Ia mengakui proses pelantikan memerlukan waktu cukup panjang karena harus melalui tahapan sinkronisasi dan validasi data secara menyeluruh. Keterbukaan serta keakuratan data, menurut dia, menjadi fondasi penting dalam membangun sistem kaderisasi dan pengelolaan pendidikan yang lebih profesional.
Munafri juga menekankan pentingnya memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendidikan, ketersediaan guru, serta pelaporan berbagai kebutuhan sekolah secara berkala kepada pemerintah daerah.
“Jangan sampai ada sekolah yang kekurangan guru atau fasilitas tetapi tidak pernah dilaporkan. Karena itu evaluasi akan dilakukan rutin agar seluruh persoalan pendidikan bisa segera ditangani,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKPSDMD Kota Makassar Kamelia Tamrin Tantu mengatakan, agenda pelantikan tersebut merupakan salah satu prioritas penataan birokrasi yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar.
Ia mengapresiasi peran media yang selama ini turut mengawal berbagai proses penataan birokrasi, termasuk tahapan validasi data kepala sekolah yang berlangsung cukup panjang hingga berujung pada pelantikan massal di Tribun Utama Karebosi.
Kamelia berharap kemitraan antara pemerintah dan media terus terjaga dengan baik.
“Harapan kami sinergi yang harmonis dengan media dapat terus terjalin, baik dalam menyebarluaskan informasi pembangunan maupun memberikan kritik dan masukan yang konstruktif demi perbaikan pelayanan publik Pemerintah Kota Makassar,” ujarnya.
Pelantikan tersebut dihadiri Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, jajaran SKPD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (Hdr)
