PEDOMANRAKYAT - Makassar.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Konsolidasi Perencanaan Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Provinsi Sulsel, yang dilaksanakan di Hotel Almadera, Jumat (25/2/2022).
Ketika membuka kegiatan yang akan berlangsung hingga 26 Februari 2022, Abdul Hayat menyampaikan, Forum OPD merupakan forum para pemangku kepentingan pelayanan perangkat daerah, dan lintas lembaga pemerintah serta non pemerintah, dalam rangka membahas rancangan rencana kerja perangkat daerah.
Menurutnya, empat isu global yang menjadi perhatian bersama, yakni pandemi Covid 19, perubahan iklim, transformasi digital, dan bonus demografi.
"Saya berharap agar forum ini dapat menjadi wadah bagi seluruh sektor baik sektor pemerintah, non pemerintah yang khusus membidangi pemberdayaan perempuan perlindungan anak," ucap Abdul Hayat.
Ia mengatakan, Presiden Jokowi sangat concern terhadap urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, maupun urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Ada lima arahan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yakni fokus peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.
"Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh sektor-sektor pembangunan untuk tetap menggalakkan pembangunan di Sulawesi Selatan dengan mengedepankan responsibilitas gender dan pengarusutamaan hak anak," imbuhnya.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel, Fitriah Zainuddin, mengatakan, kegiatan ini adalah suatu kewajiban bagi OPD untuk melakukan konsolidasi, sekaligus evaluasi bagaimana kegiatan tahun lalu dan perencanaan kegiatan ke depannya.
"Saya berharap agar adanya inovasi atau pengembangan program dan bagaimana kita berkolaborasi. Apalagi saat ini, Dinas PPPA ini mendapatkan tugas baru sebagai sekretariat stunting dalam percepatan penurunan stunting. Sementara untuk anggaran percepatan stunting untuk pemprov belum ada," ucap Fitriah Zainuddin.
Untuk itu, ia meminta kepada seluruh DP3AKB kabupaten kota agar betul-betul berkomitmen di daerahnya masing-masing. Karena untuk mewujudkan provinsi layak anak, harus 24 kabupaten kota yang masuk dalam kategori kabupaten kota layak anak. Dimana, pada tahun 2021 lalu hanya 15 kabupaten/kota.
"Sembilan kabupaten kota ini, kita dorong untuk masuk. Sehingga target kita di tahun 2023 bisa tercapai," terangnya.
Hadir dalam kegiatan ini, perwakilan Komisi E DPRD Sulsel, Dinas PPPA kabupaten kota se-Sulsel, serta lembaga mitra. (ril)
