PEDOMANRAKYAT, JAKARTA. - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah arahan mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, utamanya berkaitan dengan masalah pertanahan dan kelembagaan. Dalam arahannya, Presiden menginstruksikan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menyelesaikan status kepemilikan tanah di kawasan IKN Nusantara.
“Kemudian juga identifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat. Kita harus memastikan juga bahwa pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN,” ujar Presiden saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas), di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/03/2022).
Presiden juga menekankan kepada kementerian terkait untuk tidak hanya memperketat, tetapi juga menghentikan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN. Kepala Negara pun meminta Menteri ATR/BPN untuk melakukan konsolidasi, baik mengenai kepemilikan maupun penggunaan tanah di IKN.
“Berkaitan dengan rencana tata ruang di kawasan IKN agar ini bisa segera mempercepat pelepasan kawasan hutan di wilayah IKN utamanya yang berada di kawasan milik pemerintahan,” lanjut Presiden.
Selain itu, Kepala Negara juga menginstruksikan jajarannya untuk segera menyelesaikan pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) IKN.
“Ini juga segera diselesaikan. Kita harapkan di bulan Maret ini kalau bisa sudah selesai,” lanjutnya.
Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menekankan percepatan pembentukan sekretariat sebagai mesin birokrasi di IKN Nusantara untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas otorita. Kepala Negara juga meminta agar masyarakat daerah setempat dilibatkan dalam struktur Otorita IKN.
“Ini juga akan segera diselesaikan baik kantor di sini maupun di Balikpapan. Saya harapkan nanti otorita juga bisa untuk deputinya merekrut orang daerah sehingga keterlibatan masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan,” ucapnya.
Di penghujung arahannya, Presiden kembali menekankan bahwa salah satu tujuan pemindahan IKN adalah untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi.
“Urusan pemerataan PDB ekonomi, urusan ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa, urusan mengenai padatnya populasi di Jawa yaitu 56 persen penduduk Indonesia ada di Jawa, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa,” tutur Presiden.
Pesan Presiden
Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat membangun peradaban baru yang merefleksikan kota Indonesia di masa depan. Pesan Presiden tersebut diungkapkan Bambang Susantono usai dilantik menjadi Kepala Otorita IKN, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/03/2022).
“Bapak Presiden mengharapkan tentu ini kota akan menjadi satu kota yang dapat merefleksikan kota Indonesia di masa depan, di mana tentu saja semua tantangan dan refleksi ke masa depan kita akan terangkum di dalam kota ini,” ungkapnya.
Bambang menambahkan, pembangunan IKN tidak hanya mengedepankan pembangunan fisik tetapi juga memperhatikan interaksi antarwarga. Selain itu kota ini juga akan dibangun sebagai kota pintar yang diwarnai dengan digitalisasi.
“Ini kota yang harus humanis, harus mengedepankan interaksi, kerekatan sosial, kohesivitas antarwarganya. Jadi program-program yang ada tentu tidak hanya semata-mata membangun fisik tapi kami juga ingin membangun kerekatan sosial, ingin membangun masyarakat yang dinamis, yang vibrant sehingga ini akan menjadi kota untuk semua (a city for all),” ujarnya.
Selain itu, kata Kepala Otorita IKN, Kepala Negara juga berharap agar Nusantara menjadi kota percontohan bukan hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk dunia.
“Titipan dari Bapak Presiden salah satunya, kota itu harus membangun satu peradaban baru. Beliau menginginkan kota ini menjadi kota percontohan yang tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga kalau bisa it’s a global city,” ujarnya.
Lebih lanjut Bambang mengatakan bahwa ia bersama Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe akan segera memulai tugas dan amanah untuk membangun Kota Nusantara yang inklusif, hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Pembangunan sebuah kota, imbuhnya, memerlukan waktu 15-20 tahun hingga kota tersebut mempunyai roh atau soul of the city.
“Kita membangun kota tidak hanya membangun fisiknya tetapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya, bagaimana interaksi antarwarganya, bagaimana kota tersebut benar-benar akan menjadi kota yang layak huni, humanis, dan liveable,” tuturnya.
Dalam menjalankan amanat tersebut, imbuh Bambang, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kami segera akan menghubungi pihak-pihak K/L terkait yang selama ini sudah mempersiapkan konsep-konsepnya, salah satunya mungkin dengan Bappenas yang sejak 2017 sudah melakukan berbagai studi. Juga dengan K/L lain yang akan meneruskan berbagai pembangunan, misalnya PUPR dan yang lain,” katanya.
Kepala Otorita IKN juga menekankan pentingnya dukungan dari seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama membangun Kota Nusantara yang merefleksikan kenusantaraan dengan kearifan lokal yang sangat tinggi, sesuai dengan lokasinya yang berada di Kalimantan Timur.
“Kami harus membangunnya sehingga menjadi satu institusi yang capable yang bisa nanti berlari kencang untuk membangun Kota Nusantara tentunya dengan bersama-sama semua pemangku kepentingan atau stakeholders,” pungkasnya. (setpres/*)
