“Saya apresiasi Keuangan Daerah tidak ada pertemuan head to head dengan daerah, tapi minimal harus ada saksi, diruangan yang ada CCTV nya, sehingga bisa monitor. Kurangi pertemuan dengan membuat sistem Digitalisasi seperti SIPD, IPERDA, dan lain-lain,” tegasnya.
Pengalaman tugas Fatoni cukup beragam. Selain pernah menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Utara, ia bukan orang baru di Ditjen Keuda. Sebelum menjabat Kepala Badan Litbang Kemendagri, Fatoni pernah menjabat Sekretaris Ditjen Keuda dan Kepala Sub Direktorat Dana Bagi Hasil (DBH).
Pengalaman yang lain diantaranya sebagai Kepala Bagian Protokol, Kepala Biro Administrasi Pimpinan dan Kepala Staf Pribadi Menteri Dalam Negeri. Pernah juga menjabat Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama, Sekretaris Korpri dan Kepala Seksi Otsus Papua, Papua Barat dan DIY pada Ditjen Otonomi Daerah.
Pengalaman dibidang organisasi diantara Ketua Umum Senat Mahasiswa Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Tahun 1998-1999, Ketua Umum Forum Protokol Indonesia, Ketua Harian Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongorajaan (IKAPTK), Wakil Sekretaris Eksekutif Forum Sekretaris Daerah Provinsi (Forsesdasi), dan beberapa jabatan organisasi profesi.
Menteri Dalam Negeri dalam pengarahan pelantikan menekankan pentingnya perubahan sistem disemua lini. “Kemudian menaruh orang yang tepat, orang yang tidak tepat ya ganti, pindahin, dan ganti dengan orang yang mau mengubah sistem itu,” terang Tito Karnavian. (*)
