MIPI : Regulasi Tata Ruang Diberlakukan, Namun Faktanya Masih Banyak Problem Dihadapi

Tanggal:

Follow Pedomanrakyat.co.id untuk mendapatkan informasi terkini.

Klik WhatsApp Channel  |  Google News

PEDOMANRAKYAT, JAKARTA – Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar webinar bertema “Kebijakan dan Realitas Penataan Ruang,” Sabtu (12/03/2022).

Webinar yang dipandu oleh presenter TV nasional Aprilia Putri ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Peneliti Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) Institut Pertanian Bogor (IPB) Galuh Syahbana Indraprahasta, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Rahma Julianti, dan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) I Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Edison Siagian.

Dalam sambutannya, Wakil Sekretaris Jenderal I MIPI James Robert Pualilin mengatakan, pendekatan kewilayahan dalam sistem pembangunan yang bersifat terpadu, sangat terkait dengan ruang atau spasial. Antara lain dalam hal jaringan, interaksi fisik, sosial, ekonomi, teknologi, dan administrasi.

“Sebenarnya tata ruang itu berfungsi sebagai instrumen koordinasi bagi seluruh program-program kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah. Yang memanfaatkan, (dan) yang berasal dari berbagai macam sumber dana sebagai wujud dari pemanfaatan rencana tata ruang,” katanya.

MIPI beranggapan, tata ruang ini sangat penting untuk dimanfaatkan sebagai konsep terciptanya interaksi, tempat, waktu, dan budaya masyarakat setempat. Sementara itu, regulasi tentang tata ruang sudah diberlakukan. Namun faktanya masih banyak problem yang dihadapi hari ini, terutama terkait dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan pemanfaatan lahan.

“Sehingga perencanaan tata ruang menjadi hal yang sangat penting di semua pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten/kota. Tentu perencanaan ini akan menjadi sebuah regulasi dan pedoman bagi penataan ruang dan pemanfaatan, bagi pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, Peneliti P4W IPB Galuh Syahbana Indraprahasta menjelaskan terkait sistem dan praktik perencanaan di Indonesia dari masa pemerintah kolonial (Hindia) Belanda, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dan kondisi terkini.

1
2TAMPILKAN SEMUA
Baca juga :  Komisi VI DPR Apresiasi PLN Siapkan Listrik Masa Mudik 2023, Lebih Dini, Lebih Baik, Lebih Antisipatif

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Kunjungi Kodim 1403/Palopo, Pangdam XIV/Hasanuddin: Prajurit Harus Jadi Motor Solusi bagi Masyarakat

PEDOMANRAKYAT, PALOPO - Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko didampingi Ketua Persit KCK PD XIV/Hasanuddin Ny. Renny Bangun...

Kedatuan Luwu Anugerahi Kehormatan Adat kepada Pangdam Hasanuddin

PEDOMANRAKYAT, PALOPO - Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko menerima Pin Kehormatan Kedatuan Luwu dalam rangkaian kunjungan kerja...

Bupati Lutra Komitmen Sukseskan Sekolah Rakyat

PEDOMANRAKYAT, LUWU UTARA - Bupati Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Abdullah Rahim, tidak henti-hentinya terus...

Penanaman Pohon di Camba Berua, Koramil 1408-01/Ujung Tanah Tunjukkan Kepedulian Lingkungan

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Personel Koramil 1408-01/Ujung Tanah bersama pemerintah kelurahan dan masyarakat melaksanakan kegiatan Kerja Bakti Penanaman Pohon...