Delapan jabatan tersebut adalah Inspektur Daerah, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta jabatan Direktur RS Umum Haji.
Sulsel sendiri telah menerapkan sistem meritokrasi, terutama pada jabatan yang lowong. Ini untuk memanfaatkan penghargaan sebagai provinsi Terbaik Pertama Anugerah Meritokrasi tahun lalu.
Menurutnya, bisa dilakukan pengembangan dan penerapan meritokrasi atau sistem merit dalam proses promosi dan mutasi pejabat lingkup Pemprov Sulsel.
“Ke depan kita rencana meritokrasi. Kita memanfaatkan sertifikat yang dikasi oleh KASN,” sebutnya.
Adapun jabatan yang kemudian lowong atau kosong, yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).
Kepala Badan Kepegawaian Sulsel, Imran Jausi menjelaskan, pelantikan secara bertahap bisa dilakukan kapan saja oleh gubernur. Delapan jabatan yang belum dilantik sudah memiliki tiga besar nama dari hasil seleksi lelang jabatan.
“Ada juga pertimbangan bahwa terdapat program prioritas yang masih dikawal Plt. Belum dilakukan pelantikan karena belum habis masa tugas sebagai Plt dua kali tiga bulan,” ucapnya.
Pada pelantikan ini juga dirangkaikan dengan launching Core Values “BerAKHLAK” dan Employer Branding ASN “Bangga Melayani Bangsa” oleh Gubernur Sulsel yang juga disaksikan oleh bupati-wali kota dan ASN se-Sulsel secara virtual.(*)
