PEDOMANRAKYAT, TATOR - Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, Sabtu (19/03/2022) membuka Musrenbang Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022, di gedung Tammuan Mali Makale.
Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan tema "Pemantapan Pemulihan Ekonomi Sosial Budaya yang Inklusi Melalui Pembangunan Manusia Produktif dan Berdaya Saing", dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Humas Statistik dan Persandian (Diskominfo) Sulawesi Selatan (Sulsel) Amson Padolo, Kejari Erianto L.Paundanan, Dandim 1414 Tator Letkol Inf Amril Hairuman Tehupelasury, dan Kapolres Tana Toraja AKBP Juara Silalahi.
Theo jelaskan, esensi dari Musrenbang adalah kolaborasi program pembangunan Kabupaten, Provinsi, dan Pusat dengan tujuan program lebih tajam dan tepat saaran. Karena itu OPD jangan masih terjebak dan terkutat dengan opini dan keinginan maupun kebiasaan, melainkan harus ada keberanian keluar tingkatkan potensi daerah menjadi pendapatan sebab kamu bisa.
Untuk itu menjastivikasi sejauhmana pertumbuhan program pembangunan didorong ke Pemprov dan Pusat, Tana Toraja hendaknya memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Seperti Pembangunan Pariwisata syaratnya tersedia air bersih memadai.
Dikemukakan Theofilus, pembangunan Agro Wisata Pango-Pango diakui Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, lantaran ada keberanian berinovasi membangun obyek besar. Jika salah perencanaan potensi gagal total ada.
Menurut Theofilus, kita harus berani berpikir mengisi setiap tugas dan pelayanan. Olehnya itu bicara Burake, Pango-Pango dan bandara, Theo ada disitu.
"Meski demikian, pengembangan destinasi wisata di tingkat Lembang, badan usaha desa hendaknya diaktifkan kelola potensi wisata di wilayahnya. Seperti Lembang Buntu Datu, Gandasil, telah kelola obwis hutan pinus hasilkan pendapatan Rp 20-30 juta perbulan. Bahkan pendapatan bisa tumbuh lebih besar hingga ratusan juta jika obwis dikembangkan menjadi kawasan wisata pedesaan," ujar Theo.
Theo tidak menampik, kurang lebih 53 ha kawasan hutan di Bumi Lakipadada bisa difungsikan menjadi hutan sosial untuk dikelola masyarakat tanpa merubah fungsi kawasan, namun dikelola sesuai daya dukung lahan tersedia.
"Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki tanggungjawab memelihara kelestarian hutan agar terhindari bencana longsor kerap melanda masyarakat saat curah hujan tinggi. Dengan demikian pengelolaan hutan sosial peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya disekitar hutan model ciptakan pelestarian hutan yang efektif," pungkas Theo. (ainul)
