“Ini akan mendukung berbagai belanja pendidikan termasuk beasiswa kepada murid-murid, yaitu 20 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar kepada mahasiswa sebanyak 975,3 ribu mahasiswa mendapatkan beasiswa, dan juga untuk membayar tunjangan profesi guru non PNS untuk yang merupakan profesi pendidik sebanyak 264 ribu orang. Belanja pendidikan juga dipakai untuk operasi sekolah melalui BOS dan juga bahkan biaya operasional sampai tingkat PAUD yaitu pendidikan usia dini di mana 6,5 juta anak-anak pada usia dini yang akan mendapatkan manfaat,” terang Menkeu.
Terakhir, untuk infrastruktur, pemerintah masih akan memberikan alokasi anggaran yang cukup signifikan di tahun mendatang, yaitu akan berkisar antara Rp367-Rp402 triliun.
“Di dalam rangka untuk menyelesaikan berbagai program-program penting, seperti perumahan, air minum, pengolahan air limbah, pipa transmisi gas dari Cirebon-Semarang, jaringan irigasi, selain infrastruktur konektivitas seperti jalan, jembatan, kereta api, dan bandara, serta infrastruktur di bidang teknologi informasi, seperti satelit dan BTS,” terangnya.
Menkeu menambahkan, di dalam APBN tahun 2023 pemerintah mencadangkan Rp27-Rp30 triliun untuk kebutuhan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Anggaran ini difokuskan untuk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Di dalam rangka untuk mulai membangun infrastruktur dasar dan juga gedung pemerintahan; Kementerian Perhubungan untuk berbagai simpul konektivitas; dan untuk membangun awal di bidang pendidikan, seperti sarana sekolah, dan kesehatan. Ini juga untuk mendukung belanja sarana prasarana di bidang ketahanan dan juga di bidang keamanan,” terangnya.
Terkait pagu indikatif untuk belanja kementerian/lembaga Menkeu memperkirakan akan mencapai Rp977,1 triliun. “Tahun depan kita akan terus mengendalikan agar biaya belanja operasional pemerintah tetap terjaga secara efisien dan terkendali, sehingga anggaran betul-betul akan dialokasikan lebih kepada belanja-belanja produktif,” tegasnya.
Menkeu menyampaikan belanja negara di tahun 2023 didesain pada kisaran 14,09-14,71 persen dari PDB atau Rp2.818,1-Rp2.979,3 triliun, yang terdiri dari belanja pusat di kisaran Rp2.017,9-Rp2.152,5 triliun dan transfer ke daerah di kisaran Rp800,2-Rp826,7 triliun. Dengan pendapatan dan belanja tersebut, maka defisit APBN tahun 2023 akan berada pada kisaran Rp562,6-Rp596,7 triliun atau 2,81-2,95 persen dari PDB.
“Ini artinya kita akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di mana defisit APBN tahun 2023 akan kembali di bawah 3 persen. Namun pada saat yang sama APBN akan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan juga untuk terus mendukung program-program pembangunan nasional,” ujarnya.
Menutup keterangan persnya, Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan fiskal dan moneter akan terus dijaga untuk memberikan kepercayaan dan stabilitas ekonomi di tanah air.
“Tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita perlu untuk terus menjaga confidence terhadap keseluruhan kebijakan fiskal dan moneter, sehingga kepercayaan dan stabilitas ekonomi akan tetap terjaga. Dan dengan demikian, investasi akan terus meningkat karena memang Indonesia akan melakukan terus perbaikan iklim investasinya,” tandasnya. (*)
