PEDOMANRAKYAT, WATAMPONE –
Untuk meningkatkan kemampuan kehumasan, staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone mengkuti pelatihan pembuatan flayer dan desaain grafis.
Pelatihan yang berlangsung di Aula Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone, Rabu (13/4/2022) itu, menghadirkan pemateri; Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Bone, Dr Andi Tenri Sua Spd MPd, dan pegiat pembuatan flyer dan desain grafis, Dirwan Jaya SPd MPd.
Selain mendapatkan materi, peserta yang terdiri atas jajaran staf teknis divisi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone, itu langsung melakukan praktik membuat flyer dan desain grafis.
Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Saiful Jihad, yang hadir di acara tersebut, mengatakan, sepanjang tahun 2022, Bawaslu akan terus berikhtiar pada penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) hingga ke kabupaten dan kota, sebagai persiapan agenda pemilihan umum tahun 2024.
“Alhamdulillah, sesuai agenda, kita kembali melakukan kegiatan yang bertujuan menguatkan kapasitas kita. Itulah sebabnya, kenapa di 2022 kita lebih banyak memberikan penguatan di internal. Tidak hanya per bagian tapi juga keseluruhan,” kata Saiful Jihad.
Dia mengatakan, ada 555.453 pemilih di Kabupaten Bone yang menjadi sasaran penyampaian pesan oleh Bawaslu. Untuk mencapai sasaran sebanyak itu, bukan hanya tugas penyelenggara tetapi publik juga bisa membantu agar pesan Bawaslu tersampaikan.
“Dalam pedoman pengelolaan media sosial Bawaslu yang dikeluarkan belum lama ini, Bawaslu jelas memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan media untuk penyampaian pesan milik bawaslu,” katanya.
Pemilihan media serta segmentasi konten di tiap platform pun, lanjut Saiful Jihad, harus benar-benar dipikirkan. Poinnya adalah, informasi itu sampai dan mudah dipahami publik.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bone, Hj Jumria, mengatakan, tantangan kehumasan ke depan jauh lebih berat di tengah makin canggihnya teknologi, seperti pergeseran dari cetak atau elektronik ke online.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Maming Genda SH MH (anggota koordinator divisi hukum, hubungan masyarakat, data, dan informasi), M Ridwan Huzaifah SH (anggota koordinator divisi penanganan pelanggaran) dan Dr Ernida Mahmud SP MP (anggota koordinator divisi penyelesaian sengketa proses pemilu. (rur)
