PEDOMANRAKYAT, JAKARTA – Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Karena itu, Pembangunan Daerah perlu diarahkan untuk berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bangda Kemendagri) Teguh Setyabudi, pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2022 secara hybrid, Kamis (28/04/2022).
Teguh menyampaikan pemaparan itu saat sesi Diskusi Panel. Ia menyampaikan, Kemendagri telah mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan RKPD Provinsi Tahun 2023 untuk memastikan keselarasan antara tema RKPD Provinsi Tahun 2023 dengan tema RKP Tahun 2023.
“Sehingga, berdasarkan dari hal tersebut, secara garis besar kami dapat sampaikan bahwa tema pembangunan di 34 Provinsi telah selaras dengan tema pembangunan nasional,” paparnya.
Pemda, lanjut Teguh, diminta dapat mengawal subkegiatan dan pagu Indikatif hasil pembahasan Rakortekrenbang Tahun 2022, sehingga diharapkan dapat konsisten sampai pada penetapan RKPD dalam rangka mendukung pencapaian target nasional.
“Berdasarkan data hasil Rakortekrenbang Tahun 2022, bahwa total sub kegiatan daerah yang mendukung pencapaian nasional sebanyak 15.074 kegiatan dengan dukungan pagu sebesar 68,48 Triliun Rupiah,” ungkap Teguh.
Tekait dukungan capaian indikator makro oleh daerah, ia menjelaskan, terdapat 3 target indikator makro yaitu IPM, Kemiskinan, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi, mayoritas daerah cenderung menetapkan target dibawah nasional.
“Oleh karena itu kami tekankan bahwa dalam penetapan RKPD nantinya, Pemda dapat meninjau kembali untuk meningkatkan target indikator makro pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi daerah dan mengoptimalkan potensi yang ada,” jelasnya.
