PEDOMANRAKYAT, JAKARTA - Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Karena itu, Pembangunan Daerah perlu diarahkan untuk berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bangda Kemendagri) Teguh Setyabudi, pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2022 secara hybrid, Kamis (28/04/2022).
Teguh menyampaikan pemaparan itu saat sesi Diskusi Panel. Ia menyampaikan, Kemendagri telah mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan RKPD Provinsi Tahun 2023 untuk memastikan keselarasan antara tema RKPD Provinsi Tahun 2023 dengan tema RKP Tahun 2023.
"Sehingga, berdasarkan dari hal tersebut, secara garis besar kami dapat sampaikan bahwa tema pembangunan di 34 Provinsi telah selaras dengan tema pembangunan nasional," paparnya.
Pemda, lanjut Teguh, diminta dapat mengawal subkegiatan dan pagu Indikatif hasil pembahasan Rakortekrenbang Tahun 2022, sehingga diharapkan dapat konsisten sampai pada penetapan RKPD dalam rangka mendukung pencapaian target nasional.
"Berdasarkan data hasil Rakortekrenbang Tahun 2022, bahwa total sub kegiatan daerah yang mendukung pencapaian nasional sebanyak 15.074 kegiatan dengan dukungan pagu sebesar 68,48 Triliun Rupiah," ungkap Teguh.
Tekait dukungan capaian indikator makro oleh daerah, ia menjelaskan, terdapat 3 target indikator makro yaitu IPM, Kemiskinan, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi, mayoritas daerah cenderung menetapkan target dibawah nasional.
"Oleh karena itu kami tekankan bahwa dalam penetapan RKPD nantinya, Pemda dapat meninjau kembali untuk meningkatkan target indikator makro pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi daerah dan mengoptimalkan potensi yang ada," jelasnya.
Pemda, kata Teguh, diminta dapat memastikan kesiapan berbagai usulan daerah yang telah diakomodir pada Rakortekrenbang Tahun 2022, sehingga implementasi usulan
dimaksud dapat berjalan dengan baik dan dapat mengungkit capaian pembangunan dan perekonomian di daerah.
"Selanjutnya usulan-usulan daerah yang perlu dibahas lebih lanjut, ditekankan agar dikawal secara serius untuk mengkoordinasikan usulan tersebut dengan OPD terkait di daerah," kata Teguh.
Sebagai penutup, Teguh menyampaikan, Kemendagri sebagai pembina dan pengawas umum penyelenggaraan pemerintah daerah, akan terus mengawal pembangunan daerah dari sisi perencanaan, penganggaran, dan juga pelaksanaan serta pelaporan.
"Untuk itu diperlukan kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, agar pembangunan daerah dapat benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan nasional," tandasnya.
Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2022 diselenggarakan secara hybrid, Kamis, 28 April 2022, dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Jenderal Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bangda Kemendagri) yang mengikuti Pembukaan Musrenbangnas tersebut menyampaikan, selain Presiden RI, hadir pula pada kegiatan tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sekretariat Negara, Gubenur Seluruh Indonesia, Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.
Tema Musrenbangnas Tahun 2022 adalah 'Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'.
Rangkaian Acara Pembukaan Musrenbangnas Tahun 2022 dibuka dengan laporan Menteri PPN/Bappenas, dan sambutan serta arahan Presiden Republik Indonesia.
Kemudian dilanjutkan Sesi Pengarahan Musyawarah Perencanan Pembangunan dan Sesi Diskusi Panel. Pada Sesi Pengarahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan hadir sebagai pembicara yaitu Menteri PPN/Bappenas, Wakil Menteri Keuangan, dan Sekjen Kemendagri. (*)
