PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) memberikan mandat kepada Ir. Andi Faisal Mamma, untuk menakhodai Partai berlambang burung Garuda terbang ini sebagai Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKP Sulawesi Selatan untuk periode 2022-2026, Senin (30/05/2022) lalu.
Ketua DPP PKP Sulsel, Ir. Andi Faisal Mamma didampingi Sekretarisnya, Drs. Syamsul Bahri, M.Si mengungkapkan, Ketua PKPI (nama lama PKP, red), Zusanna, S.Sos mengundurkan diri dari partai ini pada 29 Desember 2021 yang lalu.
Setelah itu, terbit keputusan dari DPN pusat menunjuk Nurdin Inar selaku Ketua DPP PKP periode 2022-2026, namun DPN memberikan target dan deadline kepadanya (Nurdin, red) untuk membentuk struktur Dewan Pimpinan Kota (DPK) pada 24 Kabupaten/Kota di Sulsel.
"Tapi hingga Mei 2021, berdasarkan evaluasi DPN, pak Nurdin ini tidak capai target, dan dianggap tidak becus dalam memimpin partai. Makanya, ditunjuklah Ir. Andi Faisal Mamma untuk menyelamatkan DPP PKP Sulsel periode 2022-2026," jelas Syamsul.
Lanjutnya, dulu itu tidak ada legal standingnya dari pak Nurdin untuk menunjuk Ir. Andi Faisal Mamma menjadi Ketua DPK PKP Makassar. "Sedangkan yang melantik Ketua DPK itu harus Ketua DPP, namun pak Nurdin tidak ada gebrakan," katanya.
"Teman-teman itu menginginkan Ir. Andi Faisal Mamma untuk segera mengambil alih tongkat komando di PKP Sulsel," tambahnya, saat menggelar konferensi pers di Warkop Petta Mamma Jalan Pelita Raya, Kota Makassar, Jum'at (03/06/2022) malam.
Saat ini, program utama kami adalah persiapan verifikasi faktual secara internal oleh Dewan Pimpinan Nasional, DPP PKP, dan oleh KPU Sulsel. "Tinggal bagaimana cara DPP PKP Sulsel untuk lolos verifikasi, mengingat waktu kami sangat mepet, 1 Juli itu sudah masuk tahap pendaftaran," ujarnya.
Dalam bulan Juli mendatang, kami juga diberikan deadline oleh DPN, yaitu dalam bulan ini kami sudah harus membentuk minimal 16 Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten (DPK) dari 24 Kabupaten/Kota yang ada di Sulsel, dan hal ini merupakan syarat dari KPU, tiap struktur itu minimal 30 persen diisi oleh perempuan.
Partai Keadilan dan Persatuan telah mendudukkan tiga anggota DPRD di tiga Kabupaten, yaitu Sidrap, Tana Toraja, dan Toraja Utara. Ketiga Kabupaten tersebut sudah pasti akan mengikut apa yang menjadi mandat dari DPP PKP.
"Terkait anggota, Kota Makassar kan sudah jelas seperti terlihat pada rapat-rapat DPK PKP kemarin. Kabupaten Gowa dan Takalar juga telah terkonfirmasi telah memiliki anggota, begitu pun halnya dengan Sinjai, dan Bantaeng," ucap Syamsul Bahri.
Sekretaris DPP PKP Sulsel menambahkan, Ketua PKP Sulsel periode lalu, Zusanna mempunyai orang-orang dekat dan mungkin sudah tidak mau lagi bergabung di PKP, namun menurutnya itu tidak menjadi masalah karena jumlahnya hanya sekitar 15 orang saja dan akan ada penggantinya.
Jadi untuk struktur pengurus DPP PKP Sulsel terdapat 23 orang, DPK 15 orang, sementara untuk Kecamatan, Desa, dan Kelurahan (Ranting PKP) tidak memiliki struktur, namun memiliki Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.(HDR)
