Tambah Mendagri, pemerintah berusaha agar seluruh kepala daerah termasuk di tingkat desa tidak melakukan ‘penggerogotan’ anggaran kesehatan. Mendagri menegaskan pula akan mendukung Kementerian Kesehatan dalam mengintervensi beberapa daerah untuk mendukung kebijakan di bidang kesehatan. Sebagai pembina dan pengawas pemerintahan di daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap untuk mengeluarkan kebijakan yang diperlukan.
“Kami mohon kalau ada yang perlu kami buatkan, surat edaran, instruksi, Peraturan Mendagri, apa pun juga sepanjang itu inline untuk mendukung konsep Bapak Menkes, apa pun akan saya keluarkan,” ujarnya.
Selanjutnya, Mendagri mendukung pula pembentukan pilot project terkait pelayanan kesehatan primer di sembilan provinsi di Indonesia. Mendagri akan mengundang para gubernur, bupati/wali kota, dan pihak terkait untuk terlibat mendukung program dari Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
“Supaya kepala daerah memiliki konsep yang sama, visi yang sama, dan kemudian kami mengawal mereka nanti, ya setelah itu otomatis dengan pejabat teknisnya. Yang penting dari kepala daerah ini blessing-nya itu, political will-nya. Teknisnya di kerjakan oleh kepala dinas kesehatan masing-masing, dan nanti kita akan sama-sama awasi dengan melalui inspektorat kita,” tandas Mendagri. (*)
