PEDOMANRAKYAT, MAKALE - Banyaknya pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak proaktif selama pembahasan LKPJ Bupati Tana Toraja tahun 2021, disesalkan Ketua Pansus Kendek Rante.
Buruknya kinerja pimpinan OPD tentu menjadi catatan dan rekomendasi Pansus LKPJ kepada Bupati Theofilus Allorerung. Sebelumnya Pansus LKPJ telah melaporkan hasil pembahasan berupa rekomendasi dan catatan diserahkan kepada Bupati pada paripurna, Sabtu (11/06/2022) kemarin.
[caption id="attachment_16605" align="alignnone" width="850"]
(foto : ist)[/caption]
Kendek Rante desak Bupati agar catatan dan rekomendasi dewan hendaknya menjadi perhatian serius untuk segera ditindaklanjuti. Apalagi Bupati sudah mengantongi hasil job tes pasca 26 pejabat eselon dua Pemda Tana sebagai referensi melakukan mutasi.
"Uji kompetensi dilaksanakan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana komitmen, loyalitas, pengetahuan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan dari atasan sesuai keahliannya," ujar Kendek Rante.
[caption id="attachment_16606" align="alignnone" width="850"]
(foto : ist)[/caption]
Bupati Theofilus pasca terima rekomendasi dan catatan dewan menjelaskan, saya pahami selama pembahasan LKPJ tidak berjalan optimal, lantaran tidak proaktif pimpinan OPD mengikuti pembahasan. Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi kami melakukan penilaian kinerja bagi pimpinan OPD.
Theofilus jelaskan, rekomendasi dan catatan dewan saya sudah simak sekitar 46 item. Dan sorotan dewan minimnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata menjadi tugas bersama dioptimalkan pasca pandemi Covid-19.
Lanjut Theo, bagi warga yang ingin melakukan kegiatan di Tana Toraja sepanjang bermanfaat bagi masyarakat tidak ada larangan, tinggal laporkan dan segera diberi ijin.
"Saya salut dan apresiasi penyelenggaraan Toraja Carnaval dibajiri pengunjung menjadikan kawasan Burake lautan manusia. Demikian pula Kejurda Grasstrack dan Motocross Toraya Mala’bi’ seri ke-5 Sulsel di Lembang Rantedada, Mengkendek, dan Toraja Highland Private Two Day, maupun berbagai rangkaian kegiatan HUT Bhayangkara dan sala satunya Bhayangkara 10 K Toraya Mala'bi," tutur Theo.
Theo tidak menampik pengelolaan keuangan daerah Ranperdanya sedang digodok Pansus DPRD, perlu didiskusikan bersama lebih transparan dan akuntabel sebab mengalami perubahan.
"Selanjutnya anggaran Covid-19 melekat di masing-masing OPD tehnis, termasuk Satgas Covid-19 disetiap Lembang dan Kelurahan sebesar Rp 50 juta. Dan Satgas Kabupaten kelola anggaran Covid-19 tidak sampai Rp 1 milyar," pungkas Theo.
Pansus LKPJ selesai laksanakan pembahasan, kembali diberi tugas baru membahas LHP BPK, namun Ketua Pansus sudah berganti dari Kendek Rante ke Andarias Tadan. (ainul)
