“Ini merupakan angka yang sangat kecil untuk kegiatan yang memerlukan kolaborasi dan koordinasi lintas pemangku kepentingan,” jelas Teguh.
Teguh menjelaskan pada saat pelaksanaan kegiatan Musrenbang Provinsi, banyak Daerah yang mengeluhkan program dan kegiatan di daerah, salah satunya terkait dengan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mereka mengeluhkan kurangnya penganggaran dan masih tidak teralokasikannya kegiatan karena tidak adanya kewenangan pengawasan di daerah.
“Yang jelas, apa yang dianggarkan dalam APBD dipastikan tercatat di dalam RKPD, dan sebaliknya, kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKPD harus teranggarkan di APBD agar dapat dilaksanakan di daerah. Namun satu hal yang harus diingat, bahwa dalam merencanakan kegiatan, jelas harus sesuai dengan kewenangan,” tegas Teguh.
Sebagai penutup, Teguh menyampaikan, diperlukan komitmen bersama antara Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional di bidang kelatan dan perikanan melalui alokasi program, kegiatan, serta pendanaan yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan. (*)
