PEDOMANRAKYAT, MINAHASA – Feri Joni Langi yang juga adalah Kepala Desa atau Hukum Tua Desa Lemoh Timur memenuhi panggilan dari Kejari Minahasa dalam rangka klarifikasi terkait dugaan pemotongan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa dan penyaluran BLT Dana Desa (DD) yang diduga tidak tepat sasaran.
Dengan dasar laporan dari DPD Inakor Minahasa dan kesaksian dari beberapa perangkat desa dan masyarakat Desa Lemoh Timur pihak Kejari Minahasa melalui Kasie Intelijen menindaklanjuti hal tersebut.
Menurut kesaksian dari beberapa perangkat Desa Lemoh Timur pemotongan siltap tersebut dengan alasan untuk diberikan kepada lembaga-lembaga pemerintahan desa.
“Dari awal saya menerima siltap sudah dipotong. Dulu dipotong Rp.200.000 per bulannya namun akhir-akhir ini potongannya Rp.100.000 perbulannya. Saya sempat berkeberatan dengan potongan itu namun kumtua (Hukum Tua, Red) mengatakan kalau tidak berkenan mundur saja,” tutur JK kepada awak media.
Menurut keterangan Hukum Tua Desa Lemoh Timur kepada pihak Kejari Minahasa, pemotongan itu diberikan kepada lembaga-lembaga pemerintahan desa yang belum terdanai/teranggarkan lewat APBdes.
Namun berkaitan dengan pemotongan siltap perangkat tersebut, Ketua LPM 2012 sampai 2019 dan 10 anggota LPM mengaku tidak mendapat insentif/tunjangan selama menjabat.
“Kami juga heran katanya pemotongan siltap perangkat desa diberikan kepada lembaga-lembaga desa yang belum di danai oleh APBDes, tapi kenapa kami tidak menerima insentif, disini timbul pertanyaan bagi kami kemana pemotongan siltap perangkat tersebut ?,” ucap mereka kepada awak media.
Keberatan terkait pemotongan siltap juga pernah dikemukakan oleh salah satu perangkat desa lainnya, namun perangkat desa tersebut telah dipecat Hukum Tua Lemoh Timur karena keberatan yang diajukan tersebut.
