Tahun 2009 dilantik sebagai Kepala Sub- Bidang Data Dasar Pembangunan, Bidang Data Pembangunan Bidang Data Pembangunan merupakan bidang pada strukur kelembagaan Bappeda Provinsi Papua sehingga merupakan tantangan tersendiri dalam menjalankan tupoksi tersebut.
Salah satu langkah yang ditempuh, membangun komunikasi dan kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Non-Government Organization (NGO)/Mitra Pembangunan di Papua.
Dari tahun 2009— 2011, melakukan kolaborasi bersama BPS Papua dan seluruh mitra pembangunan Papua mempersiapkan Standard Operatin Procedure (SOP) Forum Data Pembangunan Papua. SK Gubernur Provinsi Papua tentang Forum Data Pembangunan Papua, pemetaan ketersediaan data di kabupaten/kota percontohan, harmonisasi indikator dan metadata antara Bappeda, Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), dan kabupaten/kota, pembentukan Forum Data Pembangunan tingkat kabupaten/kota (tujuh kabupaten), serta draf SOP Satu Data di Provinsi Papua.
Selain itu, juga menerbitkan buku Welcome to Papua dan View to Papua, menyusun buku Pendidikan Orang Asli Papua (OAP), Sejarah Masa Lalu dan Kini Papua, Profil Data Dasar Pembangunan Papua, dan Kumpulan Perdasus dan PerdasiProvinsi Papua.
Bersama Unicef, mempersiapkan pengenalan System Dev Info Papua dengan melakukan
Pelatihan Dev Info dan membangun System Dev Info di Papua. Pada 21 November 2011, Forum Data Papua diresmikan oleh Plt. Gubernur Provinsi Papua berdasarkan SK Gubernur Provinsi Papua Nomor 150 Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011.
Tahun 2013, bersama mitra pembangunan Aus- Aid Antara menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penguatan Forum Data Pembangunan Papua.
Kegiatan ini diawali dengan Workshop Pusat Data dengan tema “Membangun Papua Melalui Data dan Informasi” yang diikuti oleh para wali data, baik dari SKPD provinsi maupun vertikal serta
seluruh mitra pembangunan Papua.
Aus-Aid Antara memberikan dukungan dalam melakukan studi kaji ke Pusat Data Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Bakti Makassar.
Melakukan jaringan kerja sama dengan mitra pembangunan Papua dan meningkatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Kordinasi Sosial Budaya dan antar lintas bidang.
Selain itu, memperjuangkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD SDGs) Provinsi Papua dengan kolaborasi antarmitra pembangunan dan PT Freeport Indonesia, Bank Papua, Bank Indonesia, serta perguruan tinggi
Akhirnya, dokumen RAD SDGs Provinsi Papua dan SK Penetapan RAD SDGs Provinsi Papua dapat selesai. Selama dua tahun tersebut juga mendorong sosialisasi dan koordinasi dalam penanganan stunting di Provinsi Papua bersama mitra pembangunan di Papua.
Sejak Tahun 2020, diangkat kembali sebagai Pejabat Fungsional Perencana Madya berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2-3571 Tentang : Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Perencana
tertanggal 29 September 2020. Dan pada tahun 2020 memperoleh Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX berdasarkan Kepres RI Nomor : 66/TK/Tahun 2020, Nomor Urut : 38.967. (*Rz)
