Profil John Julius Boekorjom, Penulis Buku Pola Pendampingan Masyarakat Desa Pendekatan Budaya

Tanggal:

Follow Pedomanrakyat.co.id untuk mendapatkan informasi terkini.

Klik WhatsApp Channel  |  Google News

PEDOMANRAKYAT.JAYAPURA---John Julius Boekorsjom lahir di Sorong, 1 Juli 1969, putra ke-8 dari delapan bersaudara. Ayahnya seorang Pamong Praja, seorang bestuur pemerintahan zaman Belanda di Papua dan pensiun 1990.

Nilai-nilai kepamongan menurun kepada anak-anaknya. Ibunya berpendidikan perawat pada zaman Belanda di Papua yang setelah menikah lebih memilih mengabdikan diri dengan mengurus rumah tangga dan mendidik putra- putrinya agar menjadi berkat bagi orang lain.

Pendidikan dan Karir

Setelah tamat SMA Negeri 1 Jayapura, John kuliah di Unhas Ujung Pandang (Makassar saat ini), Jurusan Ilmu Pemerintahan (Fisipol) lulus 996. Kemudian1997 diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil

dengan Prajabatan Nasional (Prajabnas) Angkatan I Irian Jaya di Resimen Induk Kodam (Rindam) V Brawijaya Malang.

 

Selanjutnya, ditempatkan di Bappeda) Irian Jaya pada tahun yang sama. Menyelesaikan pendidikan S-2   Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (MAP UGM) Yogyakarta 2005 dan 2017 menyelesaikan jenjang pendidikan S-3 Fisipol Universitas Padjajaran.

Tahun 2003 mendapat kesempatan mengikuti Local Government Official Training Program in Japan sebagai salah satu dari 4 peserta yang selama tiga bulan belajar bahasa dan budaya Jepang di Japan Intercultural Academy of Municipalities (JIAM) Kota Otsu, Shiga Prefecture.

Dilanjutkan program magang delapan bulan di Kantor Hubungan Internasional, Yamagata Prefecture, dengan fokus observasi otonomi daerah, pendidikan dasar, pertanian dan lingkungan, serta pelayanan publik kota.

Menerima Nota Tugas Kepala Bappeda Provinsi Papua sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sub-Bidang Analisis Pembangunan Bidang Statistik dan Pelaporan tahun 2004-2005.

Kemudian, menerima Nota Tugas Kepala Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan atau BP3 (nama baru Bappeda) Provinsi Papua pada tahun 2005 sebagai Plt. Kepala Sub-Bidang Perencanaan Wilayah Perbatasan Bidang Perencanaan Wilayah.

Baca juga :  Bupati Bangli Kukuhkan Badan Pengelola Batur UNESCO Global Geopark

Adapun Bidang Perencanaan Wilayah merupakan bidang baru pada struktur BP3D Provinsi Papua. Selama menjalankan tugas, secara aktif terlibat alam pertemuan koordinasi antar duabelas provinsi wilayah perbatasan antar negara yang akhirnya melahirkan Lima Kesepakatan Bersama.

Salah satu kesepakatanya adalah “mendesak Pemerintah Pusat untuk segera membentuk Lembaga Pengelola Pembangunan Kawasan Perbatasan melalui Peraturan Presiden yang bentuk dan struktur organisasi diserahkankepada kebijakan Presiden”.

Selama dua tahun (2005— 2007), beberapa output yang dihasilkan melalui inovasi- inovasi kegiatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Sub-Bidang Perencanaan Wilayah Perbatasan antara lain menyusun buku Profil Perbatasan Papua dan buku Selayang Pandang Perbatasan Provinsi Papua. Kedua buku tersebut merupakan informasi dan data awal tentang wilayah perbatasan di Provinsi Papua.

Sejak tahun 2007, berdasarkan SK Gubernur Provinsi Papua, dilantik dalam jabatan Kepala Sub-Bidang Perencanaan Wilayah Kabupaten/Kota, Bidang Perencanaan Wilayah.

Tugas ini merupakan suatu tantangan tersendiri karena Sub-Bidang Perencanaan Wilayah Kabupaten/Kota merupakan sub-bidang baru.

Tahun 2009 dilantik sebagai Kepala Sub- Bidang Data Dasar Pembangunan, Bidang Data Pembangunan Bidang Data Pembangunan merupakan bidang pada strukur kelembagaan Bappeda Provinsi Papua sehingga merupakan tantangan tersendiri dalam menjalankan tupoksi tersebut.

Salah satu langkah yang ditempuh, membangun komunikasi dan kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Non-Government Organization (NGO)/Mitra Pembangunan di Papua.

Dari tahun 2009— 2011, melakukan kolaborasi bersama BPS Papua dan seluruh mitra pembangunan Papua mempersiapkan Standard Operatin Procedure (SOP) Forum Data Pembangunan Papua. SK Gubernur Provinsi Papua tentang Forum Data Pembangunan Papua, pemetaan ketersediaan data di kabupaten/kota percontohan, harmonisasi indikator dan metadata antara Bappeda, Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD), dan kabupaten/kota, pembentukan Forum Data Pembangunan tingkat kabupaten/kota (tujuh kabupaten), serta draf SOP Satu Data di Provinsi Papua.

Baca juga :  Jangan Menahan KTP Orang Lain, Dirjen Zudan : Saya Yang Rugi Blangko Cepat Habis

Selain itu, juga menerbitkan buku Welcome to Papua dan View to Papua, menyusun buku Pendidikan Orang Asli Papua (OAP), Sejarah Masa Lalu dan Kini Papua, Profil Data Dasar Pembangunan Papua, dan Kumpulan Perdasus dan PerdasiProvinsi Papua.

Bersama Unicef, mempersiapkan pengenalan System Dev Info Papua dengan melakukan

Pelatihan Dev Info dan membangun System Dev Info di Papua. Pada 21 November 2011, Forum Data Papua diresmikan oleh Plt. Gubernur Provinsi Papua berdasarkan SK Gubernur Provinsi Papua Nomor 150 Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011.

Tahun 2013, bersama mitra pembangunan Aus- Aid Antara menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penguatan Forum Data Pembangunan Papua.

Kegiatan ini diawali dengan Workshop Pusat Data dengan tema “Membangun Papua Melalui Data dan Informasi” yang diikuti oleh para wali data, baik dari SKPD provinsi maupun vertikal serta

seluruh mitra pembangunan Papua.

Aus-Aid Antara memberikan dukungan dalam melakukan studi kaji ke Pusat Data Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Bakti Makassar.

Melakukan jaringan kerja sama dengan mitra pembangunan Papua dan meningkatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Kordinasi Sosial Budaya dan antar lintas bidang.

Selain itu, memperjuangkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD SDGs) Provinsi Papua dengan kolaborasi antarmitra pembangunan dan PT Freeport Indonesia, Bank Papua, Bank Indonesia, serta perguruan tinggi

Akhirnya, dokumen RAD SDGs Provinsi Papua dan SK Penetapan RAD SDGs Provinsi Papua dapat selesai. Selama dua tahun tersebut juga mendorong sosialisasi dan koordinasi dalam penanganan stunting di Provinsi Papua bersama mitra pembangunan di Papua.

Sejak Tahun 2020, diangkat kembali sebagai Pejabat Fungsional Perencana Madya berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2-3571 Tentang : Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Perencana

Baca juga :  Buka Puasa di Sidoarjo dan Bandung, Memotivasi dan Memenuhi Janji

tertanggal 29 September 2020. Dan pada tahun 2020 memperoleh Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX berdasarkan Kepres RI Nomor : 66/TK/Tahun 2020, Nomor Urut : 38.967. (*Rz)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Semangat Berkurban di Rawamangun, 45 Hewan Disembelih di Masjid Baitul Ma’Shum

PEDOMANRAKYAT, JAKARTA — Momen Idul Adha 1446 H diwarnai dengan antusiasme luar biasa dari warga Rawamangun, Jakarta Timur....

Karutan Andi Surya : Ibadah Qurban Adalah Amal Kebaikan yang Sangat Disukai Allah

PEDOMANRAKYAT, MEDAN - Semangat Idul Adha dapat menumbuhkan semangat berbagi dan tolong menolong untuk sesama, kemudian sebagai bentuk...

Rutan Kelas I Medan Gelar Sholat Idul Adha dan Pemotongan Hewan Qurban

PEDOMANRAKYAT, MEDAN - Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1446 H, Pegawai dan Warga Binaan Rumah Tahanan...

Mentan Amran: Negara Tidak Boleh Kalah dari Mafia Pangan

PEDOMANRAKYAT, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap praktik-praktik yang...