PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan (DPK-PKP) Maros terus bekerja untuk menghadapi Verifikasi Faktual Parpol yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum alias KPU, sejumlah persyaratan telah dipenuhi oleh PKP Kabupaten Maros.
Ketua DPK-PKP Maros, Syamsul Bakhri mengungkapkan, target kami untuk saat ini adalah 7 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang harus dimaksimalkan, sebagai salah satu syarat untuk lolos verifikasi Faktual Parpol.
"Adapun, syarat lainnya adalah ketersediaan kantor Sekretariat PKP, keterwakilan perempuan telah kami penuhi, tinggal SK-SK (Surat Keputusan, red) yang masih berproses hingga saat ini," imbuhnya, disalah satu warkop di bilangan Jalan Penghibur, Kota Makassar, Rabu (06/07/2022) sore pukul 17.30 Wita.
Lanjutnya, target 7 DPC itu dan seluruh persyaratan untuk lolos Verifikasi Faktual Parpol Insya Allah dalam bulan ini sudah tuntas semuanya.
DPK-PKP Maros memang memprioritaskan perekrutan anggota-anggota baru khususnya kalangan anak muda milenial yang memiliki potensi karena mereka-mereka itulah yang akan kita dorong untuk maju menggantikan senior-seniornya kelak.
"Target DPK PKP Maros itu tidak muluk-muluk, pada intinya calon anggota legislatif yang akan kami usung minimal memiliki potensi dan mapan sehingga pada saatnya nanti ia terpilih, kerjanya tidak hanya datang, duduk, diam di DPRD, namun betul-betul bekerja sesuai tupoksinya," sebut Syamsul Bakhri.
Lanjutnya, saya ini punya pengalaman di partai, di PDIP 10 tahun selaku Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN), lalu ke NasDem sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu alias Bappilu, terakhir saya ke PKP, didelegasikan oleh Ketua DPP Andi Faisal Mamma menjadi ketua DPK-PKP Maros.
"Bagi saya itu, partai lebih dari silaturahmi, kemudian bagaimana menciptakan kader politik yang betul-betul memiliki standar sumber daya manusia, artinya dapat bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat untuk berbicara soal keadilan," bebernya.
Karena menurutnya, masyarakat saat ini banyak yang belum mendapatkan perlakuan yang adil, baik oleh pemerintah maupun person itu sendiri, sehingga khusus di Kabupaten Maros DPK-PKP akan turun bersosialisasi memberikan pemahaman politik kepada masyarakat, kemudian memberikan pengetahuan hukum terhadap mereka, sesuai dengan background partai ini sendiri.
"Tinggal bagaimana persepsi itu kita satukan, sehingga masyarakat memahami inilah persatuan yang sesungguhnya, inilah yang akan PKP lakukan," tukasnya.
Saat ditanya oleh media ini terkait siapa figur calon Presiden yang akan diusung oleh partai berlambang Garuda Terbang ini pada 2024 mendatang, dengan lugas ia bilang, kalau persoalan Pilpres kami sepenuhnya menyerahkan persoalan ini kepada Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN-PKP).
Karena menurutnya lagi, koordinasi DPK itu ke DPP lalu ke DPN. Kalau DPN mengusung Capres 'A' misalnya, maka itulah yang harus kita ikuti, kalau mereka merujuk ke Capres 'B' kami pun harus menaati hal tersebut.
"Intinya, kalau persoalan Capres usungan, DPK-PKP Maros tidak bisa mengambil sikap sendiri, lagi-lagi kami harus menunggu petunjuk dari DPN," sebutnya.
Saya sangat mengharapkan bagaimana DPK-PKP Maros ini mampu untuk melahirkan anggota DPR yang betul-betul mampu mengawal dan mengawasi semua kebijakan pemerintah, kemudian PKP memberikan pengetahuan kepada para anggota tersebut agar memahami tupoksinya, dan akan menjalankan tugasnya dengan baik nantinya.
Yang saya ingin sampaikan kepada calon anggota dewan dari DPK-PKP Maros, tidak selamanya calon anggota dewan itu harus punya banyak duit, karena kita harus hilangkan persepsi yang beredar luas ditengah masyarakat terkait hal tersebut.
"Jadi jangan karena fulus anda dipilih oleh masyarakat untuk jadi anggota dewan. Insya Allah PKP punya konsep tersendiri dalam mengusung calon anggota dewannya," tutup Syamsul Bakhri. (Hdr)
