“Alokasi anggaran sudah dituangkan di APBD dan sudah melalui review APIP, sudah tidak ada alasan untuk menahan-nahan lagi belanjanya karena sudah terverifikasi dengan baik oleh APIP. Selama ini, tugas APIP sesuai pasal 379 dan 380 UU No.23 Tahun 2014 mengawal penyerapan APBD. Jadi kalau ada yang terhambat penyerapannya berarti APIP tidak bisa mendorong tugasnya. Nah, tugas itulah yang dilakukan oleh Itjen Kemendagri,” papar Arsan Latif.
Ia menambahkan secara kendala yang dihadapi Sulsel selama ini hanyalah keragu-raguan menjalankan anggaran. Oleh karena itu Inspektorat Daerah harus memberikan pendampingan melalui penjelasan dan penegasan oleh Itjen Kemendagri bersama Itjen Keuangan Daerah.
“Kita sudah memasuki triwulan III. Kita mau targetkan di triwulan ini, minimal Agustus ini lebih dari 51 persen. Itu yang kita dorong supaya ekonomi berputar. Agar kondisi yang terjadi akibat Pandemi Covid-19 ini bisa segera teratasi,” terang Arsan.
Sementara itu, Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Pemprov Sulsel, Syafruddin Kitta mengatakan, hasil monitoring dan evaluasi Itjen Kemendagri tersebut akan ditindaklanjuti ke OPD terkait sesuai target-target yang sudah ditentukan.
“Prinsipnya kita optimis dengan perencanaan yang ada. Kita berharap ada kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi. Inilah tugas kolektif yang dijalankan oleh TAPD. Sekarang ini sedang menginventarisir posisi real pendapatan dan belanja dengan mencari benang merahnya bagaimana mencapai angka ideal sesuai dengan perencanaan itu,” pungkas Syafruddin Kitta.(*)
