PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulawesi Selatan menyatakan sikap menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh Pemerintah.
Tidak sampai disitu saja, kader PKS juga melakukan aksi flashmob di dua titik di Kota Makassar, yakni Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan AP Pettarani, pada Sabtu sore (10/09/2022) lalu.
Kenaikan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar menuai tanggapan dari Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel, Isnayani S.H, MH.
Dia mengungkapkan, untuk sementara ini Partai Keadilan Sejahtera berjalan sendiri mudah-mudahan partai lain juga mengikuti langkah kami.
"Kami akan terus memback up apa yang disuarakan oleh masyarakat, jadi kita tetap bersinergi karena kami juga berasal dari rakyat," tegas Isnayani, di DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (13/09/2022).
Isnayani melanjutkan, masyarakat sudah saatnya cerdas dalam memilih pemimpin, karena menurutnya kalau keadaannya sudah seperti ini kita harus ekstra lagi dalam berjuang, namun keputusannya ada pada kuorum suara di DPR-RI.
Saat ini suara PKS di DPR-RI adalah 50 suara, namun apa pun itu, PKS selalu berkomitmen untuk menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan umat dan masyarakat, apakah mau didengarkan atau tidak, yang penting kami tetap menyuarakan kepentingan rakyat.
"Flashmob kemarin di 2 (dua) titik itu merupakan salah satu bentuk penolakan kami terhadap pemerintah yang telah menaikan harga BBM bersubsidi tersebut," sahutnya.
Selanjutnya, PKS se-Indonesia juga meminta kepada pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM, gaji pegawai negeri sipil dan swasta itu dinaikkan, serta membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat.
Pemulihan ekonomi masyarakat pasca Covid-19 baru-baru ini belum tuntas 100 persen, ditambah lagi kebutuhan-kebutuhan pokok yang sebentar lagi akan mengalami kenaikan, sudah barang tentu roda perekonomian juga menemui kesulitan dalam perputarannya.
"Saya mengengar keluhan dari beberapa masyarakat dari tingkat bawah sampai yang mapan, kebanyakan mereka itu susah. Contohnya, dulu mereka mengisi BBM mobilnya seharga Rp 400 ribu dalam keadaan full, sekarang naik menjadi Rp 800 ribu, atau mengisi bahan bakar hingga setengahnya saja," beber Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel.
Sambungnya, semuanya pasti terdampak akibat kenaikan BBM tersebut, tapi orang kecil yang berimbas paling besar dalam hal ini. Pemerintah tentu harus memikirkan dampak dari kenaikan harga BBM ini.
"Intinya, pemerintah harus mencari solusi lain, jangan hanya menaikkan harga BBM, kita kan punya menteri-menteri orang-orangnya hebat semua dan pasti mereka-mereka punya jalan keluar terhadap masalah ini," tutup Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel, Isnayani S.H, MH.(Hdr)
