Alokasi anggaran Rp 60 milyar tersebut, dominan difokuskan pada sektor kesehatan yang mencapai kisaran Rp 52 milyar untuk membayar premi BPJS Kesehatan, kemudian Rp 4,9 milyar dibagi ke 13 OPD melalui program dan inovasi untuk menangani kemiskinan dan selebihnya di sektor pendidikan melalui pemberian bantuan perlengkapan sekolah.
Selain itu, pihaknya juga mendorong seluruh Kepala Desa untuk menggali potensi yang ada di daerahnya yang bisa dikembangkan sehingga memudahkan Perangkat Daerah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
“Kami selalu mendorong Kepala Desa untuk melihat potensi apa yang bisa dikembangkan di wilayahnya. Alhamdulillah saat ini sudah ada beberapa desa yang fokus mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada di wilayahnya seperti pengembangan kopi dan sayur-sayuran di beberapa desa di Sinjai Barat, buah-buahan di desa yang ada di Tellulimpoe,” ungkap Irwan di hadapan para Camat dan Kepala Desa/Lurah yang ada di Sinjai.
Tidak berhenti disitu, salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah dengan memperbaiki tingkat akurasi data kemiskinan melalui pemanfaatan teknologi yang diberi nama Sibantuki” (Sinjai Bersatu dan Terintegrasi Tanggulangi Kemiskinan).
“Inovasi ini lahir setelah kita lakukan evaluasi, dimana selama ini bantuan atau inovasi yang dilakukan oleh OPD untuk penanggulangan kemiskinan belum terlalu optimal karena permasalahan data,” jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong inovasi ini agar dapat mengatasi persoalan tersebut, dengan menghadirkan sistem satu data kemiskinan yang terintegrasi melalui website atau aplikasi. Dengan harapan, pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran dan efektif. (AaN)
