Ketika dirawat terakhir kali di RSPAD inilah, Husni Djamaluddin mengambil keputusan nekad, berani, dan tidak masuk akal. Dia meninggalkan kamar 313 Paviliun Kartika RSPAD bermodalkan sebuah kursi roda yang didorong seorang pengantar. Mengapa muncul langkah nekad ini ?
Ini berawal dari kabar burung yang beredar, sidang paripurna yang telah lama ditunggu-tunggu bakal datang. Para pejuang memperoleh informasi dari Sekretariat DPR RI, sidang paripurna yang akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Sulawesi Barat diperkirakan bisa digelar minggu ketiga September 2004. Lantaran informasi waktu yang tepat belum jelas, Rahmat Hasanuddin pun meinta Syahrir Hamdani, dosen Fisip Unhas yang biasa di luar, mengonfirmasi mengenai agenda persidangan yang bersejarah itu.
Sekitar seminggu menjelang 22 September 2004, Rahmat Hasanuddin menerima agenda final persidangan DPR, sebelum lembaga legislatif ini dinyatakan demisioner karena pergantian periode. Ini merupakan agenda sidang terakhir DPR RI periode1999-2004 hasil pemilihan umum yang melibatkan 44 partai politik yang terhimpun dalam sembilan fraksi.
Ibnu Munzir, putra mendiang ulama kelahiran Ranah Minang K.H. Bakri Wahid, BA, termasuk salah seorang anggota DPR RI yang menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.
Alumnus IKIP Ujungpandang (kini Universitas Negeri Makassar) inilah yang memberi konfirmasi perihal jadwal sidang paripurna DPR RI dengan agenda tunggal Pembentukan RUU Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan pada 22 September 2004.
Berita tersebut tersebar cepat ke seluruh elemen yang terlibat dalam perjuangan pembentukan provinsi baru ini. Sang Panglima Puisi yang sedang terbaring di kamar 313 Paviliun Kartika itu pun menerima kabar yang menggembirakan tersebut. Gara-gara informasi itulah ayah lima anak (dua anak perempuan, Titing Surtini dan Pajriani anak dari istri sebelum Rachmary) dan anak kandung Rachmary sendiri, Yuyun Yundini, Laksmi Oktovi dan Leoni Agusti tersebut mengambil keputusan nekad itu. Semua orang melarangnya meninggalkan rumah sakit, terlebih lagi tim dokter yang merawatnya. Tim dokter tetap bergeming agar pasiennya itu tetap di tempat tidurnya.
Tiga hari menjelang hari bersejarah itu, Rahmat Hasanuddin menemukan jalan ke luar yang tidak akan berdampak apa-apa. Saat itu Rahmat Hasanuddin bersama 15 orang lainnya sudah masuk Jakarta. Ia menelepon Arifuddin Djamaluddin, adik Husni, tetapi tidak tersambung. Rahmat Hasanuddin sudah lupa siapa yang memberi tahu kalau Husni akan menghadiri sidang paripurna bersejarah itu dalam kondisi sakit. Dia akan menggunakan kursi roda. Padahal, dia harus istirahat total.
Malam hari menjelang 22 September 2004 esoknya, di benak Rahmat Hasanuddin berkecamuk dua hal yang tidak pernah hilang. Pertama, detik-detik pengesahan RUU menjadi UU Provinsi Sulawesi Barat, berikut rangkaian agenda sidang, termasuk siapa pembicara fraksi, yang menjadi pimpinan, dan bagaimana sidang diketuk. Sepanjang malam pikiran ini berkecamuk di sela-sela salat, zikir, dan doa. Kedua, — dan tidak bisa terhindarkan – pikiran yang selalu datang tiba-tiba. Apakah Husni Djamaluddin akan datang menghadiri sidang paripurna ?
“Sampai subuh pikiran ini tidak bisa terlepas dari kepala saya. Sampai kami semua berkumpul di kafetaria hotel untuk sarapan pagi. Diskusi dan tanda tanya mengenai Husni Djamaluddin tetap menjadi topik utama pagi itu sampai masuk panggilan telpon milik seorang teman. Telpon itu menyampaikan, Husni Djamaluddin akan datang menghadiri sidang paripurna,” tulis Rahmat Hasanuddin pada halaman 197 bukunya.
Kabar itu sudah terkonfirmasi. Husni Djamaluddin sudah meneken satu surat pernyataan, semua tindakannya adalah atas kemauan sendiri. Semua risiko yang mungkin terjadi di luar tanggung jawab rumah sakit. Rumah sakit meminta surat pernyataan itu karena Husni Djamaluddin mengatakan, diberi izin atau tidak dia tetap ngotot akan pergi karena itu hak asasinya. Rahmat Hasanuddin sudah menduga, hanya situasi sekarat yang dapat menghalanginya untuk datang, Dia keras hati jika menginginkan sesuatu. Tidak bisa dihalangi oleh siapa pun. Rahmat Hasanuddin sangat paham yang ada dalam pikirannya perihal perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.
Pagi hari 22 September 2004, 15 orang siap menuju Senayan, meninggalkan hotel yang berseberangan dengan Blok M Jakarta Selatan. Hotel memang sudah menjadi langganan. Fasilitasnya relatif lengkap, tarifnya terjangkau, pun letaknya strategis dan praktis jika hendak ke mana saja.
Empat puluh lima menit sebelum sidang dimulai, rombongan dari kawasan Blok M pun tiba di Gedung DPR. Ada tiga sisi balkon untuk para undangan, termasuk rombongan 15 orang, Dewan Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (DP3SB), Komite Aksi Pembentukan Provinsi (KAPP) Sulbar, Kerukunan Keluarga Mandar (KKM) Jakarta, dan Pokja-Pokja KAPP dan seluruh penggembira.
Seluruh balkon berangsur terisi, kecuali balkon di sebelah kiri yang tampaknya disiapkan untuk DP3SB dan KAPP Sulbar dan KKM Jakarta. Balkon ini berdekatan dengan lift dan dapat melihat semua deretan kedua yang setengahnya terisi. Separuh deretan depan terisi oleh Ibu Rosmini Achmad dan anggota Kelompok Wanita Pejuang.
Tinggal beberapa kursi yang – katanya — disiapkan untuk Husni Djamaluddin, Ma’mun Hasanuddin, dan Rahmat Hasanuddin. Rahmat Hasanuddin menyilakan saudaranya Ma’mun Hasanuddin mengisi salah satu kursi kosong. Rahmat Hasanuddin sendiri akan menunggu dan menjemput Husni Djamaluddin di pintu lift. (*)
