PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR –
Ketua Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, Firmina Tallulembang, menyebut serapan anggaran di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Sulsel minim sehingga mengganggu kinerja pemerintah.
Minimnya serapan Dinas TPHP Sulsel itu menurut Firmina Tallulembang diketahui setelah menggelar rapat dengan instansi tersebut, Rabu (21/9/2022), yang membahas proses pengadaan kegiatan fisik pada bidang sarana dan prasarana pertanian.
“Bagaimana tidak, serapan anggaran dinas tersebut sudah rendah, ditambah lagi baru mau menggenjot pekerjaannya di bulan 11 ini. Kalau tidak segera terealisasi akan menjadi bahaya besar. Mudah-mudahan ini bisa segera berjalan,” kata Firmina di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu (5/11/2022).
Terkait pekerjaan yang belum kontrak di Dinas TPHP Sulsel, Firmina mengatakan, masih ada sebagian pekerjaan barang dan jasa yang sementara tayang. Atas dasar itulah Dinas TPHP belum melakukan kontrak.
Sebagai informasi, Dinas TPHP Sulsel mengelola pekerjaan sebanyak 700 paket. Rincianna, 500 fisik dan 200 dalam bentuk pengadaan.
Firmina mengklaim, DPRD Sulsel terus mengawal pemulihan ekonomi bagi masyarakat.
“Selaku wakil rakyat, kami senantiasa menyuarakan kepada pemerintah terkait sektor-sektor yang bisa mensupport ekonomi rakyat. Baik itu melalui pertanian, berupa bantuan-bantuan ke petani-petani seperti pupuk, bibit, maupun alsintan, untuk mensupport mereka agar bisa segera bangkit pasca pandemi Covid-19,” katanya.
DPRD Sulsel menurut Firmina, minta pemerintah segera menggelontorkan modal usaha bagi UKM dan UMKM di daerah-daerah.
Terkait bidang yang menjadi prioritas utama dalam membangkitkan perekonomian masyarakat, Firmina berujar, “Kalau bisa ya, serempak berjalan, UKM, pertanian kan bisa saling bersinergi.”
Kalau terjadi resesi perekonomian dunia, yang bisa menopang adalah sektor pertanian, peternakan, usaha kecil menengah, industri kecil menengah, hasil-hasil laut, perdagangan, hingga sektor pariwisata.
“Coba flashback ke belakang ketika masa-masa pandemi, yang muncul itu adalah usaha-usaha kecil yang berasal dari rumah-rumah tangga yang bisa menopang ekonomi kita,” beber Firmina Tallulembang.
Kalau dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Sulsel termasuk tangguh. Yang perlu diwaspadai adalah tahun 2023, diprakirakan bakal suram seperti disampaikan Presiden Jokowi, di acara BUMN Startup Day Tahun 2022, beberapa waktu lalu.
“Maksud dari Presiden Jokowi itu, merujuk kepada buruknya ekonomi pada tahun ini dan akan berimbas pada gelap gulitanya perekonomian tahun depan,” tandas Firmina.
Meski demikian, Ketua Komisi B DPRD Sulsel ini mengajak pemerintah dan masyarakat Sulsel tetap optimistis menggerakkan sendi-sendi perekonomian bagi semua kalangan, melalui pertanian, UKM, pertanian dan lainnya, agar kita semua bisa survive di 2023 mendatang.
“Saya juga berharap kepada pemerintah agar anggaran yang terlalu banyak terkuras pada infrastruktur ditiadakan atau dipending dulu. Sebaiknya, mereka mensupport ekonomi kerakyatan agar kita semua bisa survive di 2023 mendatang," tandas legislator Partai Gerindra Sulsel ini. (hdr)
