PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan, R. Febrytrianto, SH, MH mengungkapkan, Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulsel telah bekerja maksimal dan berupaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, Kamis (10/11/2022).
Saat ini juga, penyidik telah menerima uang titipan yang merupakan anggaran pembayaran Honorarium Personel Satpol PP fiktif untuk kegiatan pengawasan dan pengamanan Kecamatan di Kota Makassar sejak tahun 2017 sampai dengan 2020, berdasarkan perhitungan Penyidik dengan nilai sebesar Rp 3.545.975.000,- (tiga miliar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
Dalam penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Honorarium Tunjangan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Makassar Tahun 2017 hingga 2020 yang bersumber dari APBD Kota Makassar.
Asisten Tindak Pidana Khusus Yudi Triadi, SH, MH melalui Kasi Penyidikan Hary Surachman, SH, MH menerangkan, penitipan uang yang diterima dari beberapa pejabat Kecamatan terdiri dari Pengguna Anggaran, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran Tahun 2017 sampai 2020.
Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi, SH, MH menjelaskan, penitipan uang ini merupakan itikad baik untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dikeluarkan namun tidak sesuai dengan peruntukannya.
Ketua Tim Penyidik Herberth P Hutapea, SH, MH menerangkan, uang titipan ini akan disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di BRI Kanca Panakkukang, yang nantinya akan diperhitungkan sebagai uang pengganti.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan R Febrytrianto, SH, MH, tetap mengimbau, proses penyidikan masih berjalan dan diharapkan kepada para pihak lainnya yang merasa dan diduga menerima aliran dana Honorarium Tunjangan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Makassar, agar kooperatif dan mengembalikan uang tersebut kepada negara. (Hdr)
