Saat memberikan wejangan kepada Muh Arsyad Manaba selaku Kepala Desa Bonerate, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hendra Syarbaini, SH MH mengingatkan, Pemerintah Desa dalam mengelola anggaran harus tertib anggaran. Mengelola anggaran negara harus berhati-hati dan mesti dapat dipertanggungjawabkan.
“Sebab dana yang dikelola bukan berasal dari nenek moyang kita akan tetapi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi akan digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan kalau kepala desa dan BPD tidak memahami maka mestinya ditanyakan kepada yang lebih tahu,” tukasnya.
“Sebab apabila salah dalam pengelolaan anggaran akan dapat berdampak hukum yang akan menimbulkan tindak pidana. Dan terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga pengawas di tingkat desa harus memberikan pengawasan yang ketat. Termasuk pengawasan dalam melakukan pungutan-pungutan di masyarakat yang tidak memiliki dasar hukum,” tambah Hendra Syarbaini.
“Penggunaan Dana Desa harus lebih difokuskan pada pemulihan ekonomi masyarakat, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan persoalan dasar masyarakat yang mengemuka. Misalnya penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai, pengembangan ekonomi serta penanganan bencana alam,” demikian ditambahkan oleh Camat Pasi’marannu, Syamsil, S.Sos. (M. Daeng Siudjung Nyulle)
