Untuk itu, kata dia, penanganan stunting perlu dukungan semua pihak. Sehingga Fatmawati mengajak seluruh stakeholder meningkatkan koordinasi untuk mendukung program nasional menuju zero stunting 2030.
“Kita kan ada tim terpadu yang dapat lebih memudahkan akurasi data. Saya turun awal-awal Puskesmas kasih data sampai 400 data stunting, makanya saya cek ulang. Dibutuhkan klasifikasi data mana gizi buruk, gizi kurang, dan mana yang betul-betul stunting,” jelasnya.
Ia berharap sinkronisasi data di Puskesmas hingga tingkat kelurahan bisa dimaksimalkan. Apalagi, Makassar merupakan daerah dengan angka stunting terendah dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
“Kita sudah punya tim terpadu dan di dalamnya ada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PPKB. Makanya itu kita sudah mulai ada perbaikan,” ujar Fatmawati.
Meski begitu, Fatmawati mengaku optimistis Makassar bisa mencapai target nasional dalam penurunan angka stunting.
Apalagi, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mengalokasikan anggaran Rp 50 Juta dana kelurahan yang bersumber dari APBD 2023 di masing-masing kelurahan untuk fokus pada penanganan stunting.
“2024 target penurunan angka stunting, Kota Makassar harusnya bisa lebih cepat lagi karena permasalahan utama itu dipenganggaran, nah sementara kebijakan pemerintah kita itu luar biasa,” ucapnya. (ucu)
