Pidato Kebudayaan Dr. H. Ajiep Padindang, SE., MM: "Budaya Dan Politik Identitas”
PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR -- segmen seremoni, arahan Pembina Lapakkss Dr. H. Ajiep Padindang, SE., MM yang dirangkaikan Pidato kebudayaan Melepas Tahun 2022 dan Menyambut Tahun Baru 2023, dengan judul Budaya dan Politi Identitas. Interaksi Budaya Lembaga Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (LAPAKKSS), tema ”Vitalisasi Tradisi Sulawesi Selatan Menjawab Tantangan Kebudayaan”, Rabu (28/12/2022) di Baruga Benteng Somba Opu.
Dalam pidato kebudayaan, Anggota DPD RI / MPR RI periode 2019 – 2024, Dr. H. Ajiep Padindang, SE, MM dalam narasinya mengatakan kesyukurannya bisa bertemu dalam kegiatan Seni dan Budaya akhir tahun 2022 sebagai tradisi LAPAKKSS, sejak tahun 2015. Strategisnya, sebab akhir tahun 2022 ini, dilaksanakan di Baruga Benteng Somba Opu, di tengah suasana mulainya genderang politik ditabuh menuju tahun 2024, melalui tahun ‘panas’ 2023.
Sedang katanya, ancaman Covid-19 makin lemah, sehingga apa yang pernah dirinya prediksi akan memicu terjadinya revolusi sosial budaya ternyata tidak terjadi. Namun kemudian memasuki pusaran Budaya Baru – Budaya Digital.
"Revolusi Sosial Budaya kenyatannya tidak terjadi, tetapi bagaimanapun Covid-19 mendorong kita – memacu kita – memaksa sebagian kita – untuk memasuki dunia baru di semua aspek kehidupan yakni dunia digital," tegasnya.
Dunia digital yang para pendidik keluhkan, bahwa dalam proses pembelajaran melalui virtual zoom, tidak mampu membentuk karakter seseorang. Terjadi perubahan fundamental dalam bidang-bidang perdagangan, perkantoran, hingga pelaksanaan tradisi dan acara-acara ritual masyarakat.
"Sehingga saya menyatakan bahwa memang kita memasuki era baru, budaya baru. Budaya digital dengan karakter dan jati dirinya yang masih harus teruji oleh perkembangan zaman".
Sayang memang, sebab begitu seakan-akan Covid-19 berhasil dijinakkan, keadaan langsung dianggap normal, walau sesungguhnya pemerintah hanya melakukan pelonggaran atas berbagai pembatasan kegiatan di berbagai sektor, seperti perhubungan, perkantoran, perdagangan, dan lain-lain demi menjaga ketahanan keluarga yang mulai goyah.
Sebab mulai terdengar berita tentang orang yang kelaparan, walau demikian gencarnya Bantuan Sosial (BANSOS) diluncurkan baik dalam bentuk uang maupun barang diperkotaan hingga pelosok gunung dan pulau, dengan alokasi anggaran puluhan triliun rupiah tiap tahun.
Sayang juga sebab ada saja yang tetap bermental korup dan berkarakter curang hingga seorang menteri, puluhan oknum aparat, hingga pengusaha akan dan sedang diproses hukum karena menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk penanganan dampak Covid-19. Bansos banyak salah sasaran, tetapi yang dituding selalu pemerintah.
"Sering saya sampaikan juga betapa perlunya kejujuran masyarakat untuk tidak mau menerima sesuatu yang bukan haknya. Nilai kejujuran itu yang tergerus oleh zaman,".
Kalaulah antara pemerintah dan masyarakat terjadi interaksi budaya berdasar kearifan lokal Sulawesi Selatan, antara lain : ‘Siri na Pacce’ atau ‘Pesse Sibawa Siri’ maka angka kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim, akan dapat diatasi dengan cepat. Nilai-nilai dasar yakni Macca (cerdas), Lempu (jujur), Warani (berani), Getteng (tegas,tangguh), Temmappasilaingeng (keadialan), adalah ajaran Budaya Bugis yang menjadi prinsip hidup Orang Sulawesi Selatan, mestinya tetap tumbuh subur hingga dalam tatanan keluarga, masyarakat, dan pemerintah. ‘Siri na Pacce’-Pesse’ sebagai ajaran Budaya Bugis Makassar dengan makna harga diri dan kesetiakawanan sosial, semestinya selalu menjadi jiwa, karakter dan prilaku seseorang dalam bertindak pada posisi apapun yang dimiliknya.
Jika saja menarasikan kondisi Sosial Budaya seperti di atas, maka pada kesempatan dipenghujung tahun 2022 ini, Ajiep juga ingin menunjukkan bahwa dari aspek kebijakan perencanaan pembangunan, memang tidak ada indikator makro di bidang kebudayaan, sehingga kita hanya bisa melihatnya dari unsur-unsur pembentuknya melalui pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan bahkan indikator sosial yang semua bermuara pada IPM. Misalnya, dari aspek ukuran IPM Sulsel tahun 2021, sebesar 72,24 % sedangkan IPM Nasional 72,29 %, artinya posisi Sulsel baik, meski dibawa rata-rata nasional. Sementara angka kemiskinan Sulsel tahun 2021 adalah 8,78 % dari jumlah penduduk 9,1 juta. Angka kemiskinan Sulsel itu lebih rendah dari angka kemiskinan nasional 9,71 % dari jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 265 juta jiwa. Sementara itu angka pengangguran sebesar 5,79 persen dari angkatan kerja 256 ribu orang, sedangkan angka pengangguran nasional 6,49 %. Bagi yang tertarik untuk mendalami berbagai indikator yang saya sebutkan sebagai pembentuk budaya itu, silakan cermati grafik berikut ini:
Sengaja ditunjukkan data-data itu untuk mendorong pemerintah agar selain indikator makro ekonomi dan sosial, dalam mengukur kemajuan Bangsa Indonesia, juga semestinya ada indikator di bidang kebudayaan, sehingga apa yang tercantum dalam kebijakan dan agenda pada RPJMN, RPJPN, RPJMD, RPJPD beserta penjabaran dalam penganggarannya, dapat diukur capaiannya.
Setidaknya 10 objek pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pasal 5 dapat dijadikan sebagai indikator dalam perencanaan pembangunan bidang kebudayaan, menuju tahun Emas Indonesia 2045. Mesti ada Peta Jalan (Road Map) pemajuan kebudayaan Indonesia.
Mestinya juga ada Peta Jalan (Road Map) pemajuan kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk menuju ke arah itu perlu ada KONGRES KEBUDAYAAN INDONESIA yang didahului KONGRES KEBUDAYAAN SULAWESI SELATAN. (Laporan: Rachim Kallo - Bersambung)
