Pemerintah Rencananya Hapuskan Data Regident Kendaraan, AKBP Restu Bilang Begini

Tanggal:

Follow Pedomanrakyat.co.id untuk mendapatkan informasi terkini.

Klik WhatsApp Channel  |  Google News

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Pemerintah rencananya akan melakukan penghapusan terhadap data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pada tahun ini.

Menanggapi hal tersebut, Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulsel, AKBP Restu Wijayanto, SIK mengungkapkan, Pasal 74 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, itu mengatur tentang dasar penghapusan data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Sedangkan, dasar penghapusan data tersebut ada 2 (dua) yaitu, 1. Atas dasar permintaan dari pemilik kendaraan bermotor, 2. Pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan Regident Kendaraan Bermotor (Ranmor).

Pertimbangan pejabat tersebut antara lain Ranmornya rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan dan pemilik Ranmor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku STNKnya.

Saat ditanya oleh media ini terkait pernyataan Dirregident Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus yang menegaskan, sesuai amanat Undang-Undang, data mobil atau motor dipastikan akan terhapus bila pemiliknya tidak membayar PKB selama dua tahun.

Pria berpangkat 2 (dua) bunga melati emas tersebut tersenyum dan mengatakan, hal tersebut memang sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 tahun 2021 pasal 84 sampai dengan 86 tentang tata cara penghapusan Regident Ranmor.

"Beredar ditengah masyarakat yang menyatakan ketika data registrasinya sudah dihapus maka kendaraan tersebut menjadi bodong. Kalau kendaraan bodong, berarti tidak ada surat-suratnya dong, nah kalau motor atau mobil itu kan ada Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor alias BPKBnya. Inilah yang menjadi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor," jelas AKBP Restu.

Lanjut AKBP Restu, selain BPKB tadi, disitu juga ada STNK yang berfungsi sebagai legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor.

Makanya, tiap tahun itu ada pengesahan STNK, ketika data registrasi dan identifikasi kendaraan tersebut dihapus, berarti kendaraan itu tidak layak beroperasi di jalan raya.

Baca juga :  Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polres Pelabuhan Makassar Siaga di Malam Takbiran

"Jadi pemahaman saya kendaraan yang sudah terhapus datanya itu tidak boleh beroperasi di jalan raya," beber Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulsel saat ditemui di ruang kerjanya Jl AP Pettarani No.72 a, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Jumat (20/01/2023).(Hdr)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Pangdam XIV/Hasanuddin Terima Penghargaan dari Gubernur Sulsel pada HUT ke-80 RI

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno menerima penghargaan istimewa dari Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman,...

Semangat Nasionalisme Warnai Syukuran HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Kodam XIV/Hasanuddin

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Kodam XIV/Hasanuddin menggelar syukuran puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di...

Ditutup oleh Camat, BKPRMI Sinjai Utara Sukses Adakan Aneka Lomba

PEDOMANRAKYAT, SINJAI - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) Badan Komunikasi...

Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel Akan Gelar Sekolah Tabligh #2 Zona II Pangkep, Barru, Jeneponto, dan Bantaeng, 1-14 September 2025

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR -- Sekolah Tabligh #2 siap digelar setelah pengurus Majelis Tabligh Muhammadiyah Sulsel melakukan kunjungan dan pertemuan dengan...