PEDOMANRAKYAT, TAKALAR -- Reses Masa Sidang Kedua Tahun Anggaran 2022/2023, Fahruddin Rangga, SE, MSi, salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi Golkar Daerah Pemilihan Gowa dan Takalar, melanjutkan pelaksanaan reses di Desa Moncongkomba Kecamatan Polombangkeng Selatan Kabupaten Takalar, sebagai titik ketiga, Kamis (23/02/2023). Dihadiri beberapa kepala dusun dan tokoh masyarakat.
Lokasi dalam wilayah Desa Moncongkomba banyak di tanami pohon tebu rakyat sekalipun terlihat juga lahan pertanian masih tetap dominan. Kesibukan masyarakat terhenti sejenak dan berbondong-bondong hadir untuk menyambut kedatangan Anggota Legislatif Sulsel dalam rangkaian reses. Dengan harapan masyarakat setempat dapat menggunakan momentum ini untuk berdialog pun tanya jawab sebagai upaya menyalurkan aspirasi mereka.
Fahruddin Rangga mengatakan, masa reses adalah kesempatan besar dan sangat tepat untuk menyampaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang dialami di wilayah masing masing, khususnya di Desa Moncongkomba.
“Aspirasi saudara akan tersalurkan dan kami teruskan dalam masa masa persidangan dan pembahasan anggaran di DPRD. Jangan sungkan berdialog untuk menyampaikan gagasan dan masukan dalam kegiatan reses seperti ini,”kata Rangga - Anggota DPRD yang sudah menjalankan masa periode keduanya.
Lebih jauh, Ketua sapaan populer di dapilnya menjelaskan pertemuan ini terbuka dimana merupakan wadah untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat sehingga apapun kondisi yang terjadi dan dialami wajib disampaikan.
“Kenapa reses ini sangat penting untuk di hadiri, karena wadah ini kita dapat lebih mudah mendapatkan informasi terhadap masalah yang terjadi di tengah masyarakat,”ujarnya.
Pada pelaksanaan reses di titik ketiga ini hal lain yang berkembang waktu istirahat dan berdiskusi ringan dengan beberapa tokoh masyarakat diantaranya Dg. Siriwa selaku tuan rumah, Imam Desa Moncongkomba, Ketua BPD, Kepala Dusun (Kadus) Pattiro yang mengharapkan adanya prioritas kebutuhan bantuan penangkaran bibit padi, perbaikan jalan tani, normalisasi saluran, bantuan hewan ternak, sarana dan prasarana pertanian lainnya terutama yang bermukim di pelosok pinggiran. Masyarakat juga sangat mengharapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat memberi perhatian dan kelonggaran terhadap infrastruktur yang ada di dusun dan desa karena banyak yang sudah dalam kondisi memprihatinkan sementara anggaran yang ada tidak cukup untuk mengatasinya. Sehingga berharap ada bantuan penganggaran dari Pemprov Sulsel, baik yang bersifat belanja hibah maupun bentuk belanja lain. (*rk)
