PEDOMANRAKYAT, SINJAI - Puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kominfo dan Persandian (Diskominfosan) Sinjai mengikuti sosialisasi terkait program pembiayaan berbasis digital.
Sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala Diskominfo dan Persandian Sinjai Dr. Mansyur, Sekretaris, para Kabid dan para PNS/CPNS bertempat di Ruang Kerja Kadis Kominfo dan Persandian, Rabu (01/03/2023).
Program ini ditawarkan oleh PT Fidac Inovasi Teknologi yang diberi nama Dumi (duit Mikro). Perusahaan ini bergerak di bidang teknologi informasi.
Pimpinan PT Fidac Inovasi Teknologi Cabang Sulsel 1 Andi Nurul Syurtiani mengatakan, produk Dumi merupakan platform pinjaman online khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Platform ini merupakan kerja sama dari PT Fidac Inovasi Teknologi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan membawa satu misi, yaitu mendorong ekonomi yang inklusif melalui pembiayaan untuk Pegawai Negeri Sipil Indonesia.
"Kami datang ke Kantor ini (Diskominfo) dalam rangka menyosialisasikan produk Dumi yaitu pemberian pinjaman untuk para PNS dengan bunga kompetitif dan tenor fleksibel," katanya.
Dijelaskan manfaat dari produk ini yaitu, pengajuan cukup melalui smartphone, proses lebih cepat dibanding kredit konvensional lainnya, bunga pada kisaran 9,99 persen per tahun, tidak ada pinalti jika ada pelunasan lebih awal serta rasio pembayaran lebih terjaga.
"Untuk saat ini kita hanya sebatas melayani para PNS saja. Namun kedepan tentu kita juga akan menyasar untuk pegawai kontrak, honorer dan pensiunan," ucapnya.
Ia menyebutkan, aplikasi Dumi sebagai produk soft loan berbasis kredit tanpa agunan ini diharapkan dapat memberikan pembiayaan cepat dan efisien kepada ASN aktif sehingga hidupnya lebih sejahtera.
Sementara itu, Kadis Kominfo dan Persandian Sinjai Dr. Mansyur menyambut baik dengan adanya sosialisasi tersebut.
Menurutnya, hal ini bisa dimanfaatkan oleh para PNS untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai kemudahan.
Sebagai tahap awal untuk memfasilitasi para PNS agar bisa medapatkan pinjaman melalui produk ini, pihaknya akan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perusahaan tersebut.
"Salah satu syarat agar Pegawai bisa memanfaatkan kredit ini harus ada PKS dari instansi terkait dan tentu akan kami memfasilitasinya," tambahnya. (adz)
