PEDOMANRAKYAT, JAKARTA – “Banyak yang belum terjawab, soal cemas sandera ini,” ujar Fahmi mendesak pemerintah lebih jeli, untuk mengetahui kemungkinan mendestabilisasi Indonesia melalui drama penyanderaan di Papua.
“Sudah saya ingatkan ke pemerintah, dalam hal ini intelijen Polri/TNI dan BIN untuk memastikan informasi pilot yang disandera, apakah benar sandera atau bagian dari agenda sandera,” ujar Khairul Fahmi, pengamat militer.
Menghadapi permasalahan ini, kita perlu mendorong pemerintah untuk menyelidiki siapa sebenarnya pilot Philips. Mulai dari asal-usul sampai proses dirinya dapat akses bekerja di maskapai Susi Air.
“Banyak yang belum terjawab, soal cemas sandera ini,” ujar Fahmi mendesak pemerintah lebih jeli, untuk mengetahui kemungkinan mendestabilisasi Indonesia melalui drama penyanderaan di Papua.
Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menilai, salah satu keanehan yang paling menonjol adalah foto dan video pilot Philips yang disandera tampak terlihat masih segar bugar dan tidak tampak tertekan.
“Kita dapat bandingkan dengan foto atau video korban penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok teroris lain semisal ISIS yang korbannya tampak lesu dan tertekan,” ujar Fahmi tentang penyanderaan pilot maskapai Susi Air, Philips Mark Methrtens saat ini telah memasuki satu bulan lebih.
Sebelumnya, Philips disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya setelah pesawat yang dipilotinya dibakar di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, pada 7 Februari 2023. Saat itu, pesawat tersebut mengangkut lima penumpang yang merupakan orang asli Papua (OAP).
Pemerintah melalui aparat TNI-Polri masih mencari cara agar dapat segera membebaskan pilot asal Selandia Baru tersebut dengan cara yang aman dan tidak menimbulkan dampak lanjut bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.
“Saya setuju dengan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang menyatakan bahwa upaya pembebasan terus menerus dilaksanakan. Namun dilakukan dengn kehati-hatian yang tinggi agar tidak berdampak ke keselamatan masyarakat,” kata Fahmi.
“Karena pilot yang disandera, bagaimanapun harus dikeluarkan dari kelompok kriminal bersenjata,” ujar Fahmi setuju dengan Panglima TNI melakukan operasi penegakkan hukum.
“Kita patut mengapresiasi kecermatan dan kehati-hatian Panglima TNI dalam menghadapi dugaan penyanderaan ini. Karena kesalahan sedikit saja pada penanganan masalah ini dapat berdampak luas pada kondisi di tanah Papua, terutama dari segi politik dan keamanan,” tutur Fahmi.
