Menjadi trending topik perbincangan di dunia maya, memang tidak adanya upaya dari keluarga pilot Philips untuk mencari informasi dan menuntut pemerintah Indonesia segera membebaskan yang bersangkutan.
Padahal, pada umumnya pada setiap kasus penyanderaan yang melibatkan warga asing. Keluarganya akan segera mencari informasi dan menuntut segera dibebaskannya korban.
Keanehan selanjutnya adalah adanya dugaan pelanggaran jalur penerbangan pesawat yang dipiloti Philips. Dimana sharusnya pesawat tersebut mendarat di tempat lain di Nduga, bukannya di Paro yang jauh dari jangkauan pasukan TNI.
Dan yang terakhir adalah kejanggalan adanya desakan dari beberapa pihak yang menuntut Panglima TNI untuk melakukan operasi militer.
Jika dilihat bahwa pelaku penyanderaan adalah KKB, maka mestinya ini tanggung jawab Polri atau Menkumham untuk menyelesaikannya. Dan bila dipaksakan, maka unsur TNI Setingkat Korem sudah cukup untuk melaksanakan operasi tersebut.
Dari beberapa keanehan dan kejanggalan tersebut masyarakat patut curiga dan menduga bahwa penyanderaan tersebut merupakan sesuatu yang telah diskenariokan sebelumnya.
“Hal tersebut tentunya untuk menguntungkan posisi KKB Papua serta merugikan NKRI di dunia internasional, terutama dalam isu Papua,” kata Fahmi.
Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana Selandia Baru yang menekan pemerintah Indonesia agar melakukan operasi pembebasan secara damai dan tanpa kekerasan. Serta menawarkan agar negara tersebut dapat menerjunkan pasukan dan melaksanakan operasi pembebasan untuk pilot Philips.
Patut diduga pula bahwa drama penyanderaan pilot Philips merupakan skenario untuk menekan posisi Indonesia di panggung internasional agar mengikuti kemauan negara tertentu dan kelompoknya.
Sedangkan KKB Papua yang digunakan sebagai alat akan mendapat keuntungan besar dengan drama penyanderaan ini. Karena hal ini mau tidak mau akan memaksa mata dunia untuk memperhatikan Papua. Hal tersebut dapat digunakan untuk memanen dukungan internasional demi tercapainya cita-cita memerdekakan diri dari Indonesia.
Tentunya kita tidak mau pengalaman seperti Timor Leste terulang lagi di Tanah Papua.
Apapun yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini TNI dan Polri dalam menangani drama penyanderaan ini hendaknya tetap harus berhati-hati. Jangan sampai intervensi asing masuk ke Tanah Papua dan menjadi titik tolak mengobrak-abrik kedaulatan NKRI. (*)
