JPU Dakwa Tiga Pelaku Makar Dengan Pasal Berlapis, Terdakwa Ajukan Keberatan

Tanggal:

Follow Pedomanrakyat.co.id untuk mendapatkan informasi terkini.

Klik WhatsApp Channel  |  Google News

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Tiga terdakwa/terduga pidana makar menjalani sidang di Pengadilan Negeri Makassar atas nama Hellezvred Bezaliel Soleman Waropen (HBSW), Andreas Sanggenafa (AS) dan Kostan Karlos Bonai (KKB) dari Manokwari diawali pembacaan dakwaan pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Senin (13/03/2023).

Ketiga terdakwa dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum Ibrahim Khalil, SH, MH dan Mohammad Ihsan Husni, SH pada persidangan perdana yang dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Ni Putu, SH dibantu hakim anggota Abdul Rahman, SH dan Edy, SH dan Rosani selaku Panitera Pengganti (PP).

Dalam sidang perdana terbuka untuk umum tersebut, ketiga terdakwa yang menyebut dirinya sebagai anggota Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut didakwa masing-masing dengan pasal 106 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana pada dakwaan primer. Serta Pasal 110 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo 55 ayat (1) KUH Pidana.

Para terdakwa diduga melakukan serangkaian perbuatan pidana yang cenderung hendak memisahkan sebagian wilayah Negara ini kepada pihak musuh atau memecah belah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam sidang tersebut, ketiga terdakwa didamping para Penasihat Hukum dari Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari yang dipimpin Penatua Advokat Yan Christian Warinussy dan Thresje Juliantty Gasperzs serta mitra advokat dari Makassar yaitu Advokat Pither Ponda Barany. Surat dakwaan yang dibaca secara bergantian oleh Jaksa Ibrahim Khalil dan Jaksa Mohammad Ihsan.

Dalam persidangan Hakim Ketua Ni Putu bertanya kepada ketiga terdakwa, apakah mereka mengerti ? Dan ketiganya menjawab sudah mengerti. Selanjutnya Hakim ketua mempertanyakan kepada Tim Penasihat Hukum, apakah akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan ?

“Yang Mulia, kami Tim Penasihat Hukum bersama ketiga terdakwa akan menggunakan hak kami untuk mengajukan keberatan (eksepsi) sesuai amanat KUHAP,” terang Advokat Yan Christian Warinussy dalam sidang perdana.

Baca juga :  Polri Hadir Untuk Masyarakat, Kapolres Pelabuhan Makassar Serap Aspirasi Warga Melalui Jumat Curhat

"Kami akan menggunakan hak para terdakwa sebagaimana yang dijaminkan dalam KUHAP," tambah Pither.

Majelis hakim selanjutnya menunda sidang selama seminggu, hingga Senin 20 Maret 2023 untuk mendengar penyampaian tertulis keberatan-keberatan (eksepsi) para terdakwa bersama para Penasihat Hukumnya.

Kuasa hukum Yan C Warinussy menjelaskan, ketiga terdakwa ini berkas perkaranya displits atau didakwa secara terpisah yaitu terdakwa Kostan Karlos Bonai dengan nomor perkara 205/Pid.B/2023/PN.Mks.

Selanjutnya terdakwa Andreas Sanggenafa dengan nomor perkara 206/Pid.B/2023/PN.Mks. Serta terdakwa Hellezvred Bezaliel Soleman Waropen dengan nomor perkara : 207/Pid.B/2023/PN.Mks.

Sidang berjalan mulai pukul 10:30 Wita di ruang sidang utama yaitu Ruang sidang Dr. H. Harifin Tumpa, SH, MH. (man)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Jumat Berkah, Polwan Polres Soppeng Berbagi

PEDOMAN RAKYAT, SOPPENG – Sebagai bentuk kepedulian sosial serta upaya mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat ,Polisi Wanita...

Harmoni Tanpa Sekat: Simfoni Persaudaraan SMANSA 81–82 dalam Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Alumni lintas generasi SMA Negeri 1 (SMANSA) Makassar kembali mengukuhkan eksistensi persaudaraan lintas iman melalui...

Telepon Subuh Mentan Amran Berujung Gagalnya Penyelundupan Bawang Bombay Ilegal 133,5 Ton di Semarang

PEDOMANRAKYAT, SEMARANG – Telepon subuh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sekitar pukul 05.20 WIB menjadi awal gagalnya...

Mentan Amran Sidak 133,5 ton Bawang Bombay Selundupan Berpenyakit: Tidak Ada Ampun, Usut Sampai Akar

PEDOMANRAKYAT, SEMARANG — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap praktik impor ilegal...