“Coba liat point 3 soal makan minum, sangat tidak menyesuaikan kondisi berpuasa bagi umat muslim,” ujar Ajiep Padindang -Anggota DPR RI periode kedua.
Sejalan dengan itu, diperkuat informasi via WA dari guru sekolah ke orang tua siswa yang menitikberatkan karnaval di bulan ramadhan ini. Seperti kutipan: “Assalamualaikum wr wb, tabe bapak ibu di atas adalah surat edaran walikota untuk memperingati hari kebudayaan, maka semua guru, staf dan siswa memakai baju adat besok Sabtu 1 April 2023, terimakasih atas perhatiannya wassalam”.
Ajiep Padindang menanggapi dan menyarankan, agar Karnaval, sebaiknya tidak diharuskan sekolah dengan kondisi murid sedang puasa. Kegiatan ini bisa ditunda, sesudah bulan Ramadhan.
“Anak-anak disuruh ikut karnaval sedangkan ASN tidak dengan alasan libur hari sabtu?,” kata Dewi.
Senator Senayan ini bertanya ke Dewi, Jadi gurunya bagaimana ? “Tadi saya tau ada Karnaval itu dari anak, cucu saya – anak kelas 1 pun disuruh pakaian adat”.
“Besok anak-anak dan guru-guru, ceremonynya pakai baju adat upacara,” sambung Dewi .
Ajiep Padindang bertanya lagi, Baju adat mana ? Bu Lina (koreografer) kalau Baju Bodo’ atau Baju Tokko ( Bugis), yang paling benar yang mana ? Apa sudah ada standar yang disepakati ?
“Iye, Orang dewasa saja disuruh karnaval kehausan. Apalagi anak-anak kodong,” timpal Idhwar Anwar.
Bosnya Petta Puang Bahar Merdhu tak mau ketinggalan bermomentar. “Kelihatan, konseptor/bagian kurasi malas berpikir, bagian admin malas bekerja, sehingga konsep sebelumnya ‘ji termasuk administrasinya yang dipakai. Buka laptop, kutak-katik dikit,” sambung Bahar tertawa lepas.
“Kerjaannya Dinas Kebudayaan Makaasar,” celetuk awak media seraya menambahkan tumben tahun ini tidak ada pendataan group-group kesenian.
Seketika hujan keras mengguyur kota, bersamaan tanggapan Ajiep Padindang tertera di group WA LAPAKKSS, sudah ada kerjaannya itu dek (dinas kebudayaan Makassar-red), patut diapresiasi Pemkot, hanya masih bersifat seremonial. Belum kelihatan program yang strategis.
Diakhir diskusi di Group WA LAPAKKSS, Ajiep Padindang menyarankan agar Pemkot harus mulai dari regulasi, Perda Pokok Pemajuan Budaya Kota Makassar. Perlu ada 10 atau 11 objek pemajuan kebudayaan yang didukung oleh kebijakan (renstra, renja, agenda) dengan anggaran yang memadai.
“Hal yang urgen, Pemkot Makassar punya gedung kesenian kembali. Seperti beberapa tahun lalu, ada di Kompleks Kebun Binatang, di Karuwisi. Perlu ditelusuri tanahnya. Dulunya gedung itu dijaga oleh Pelukis senior, M.N. Sam,” pungkas Ajiep Padindang. (*)
