Sebagai Pegiat Anti Korupsi, Djusman tetap senantiasa memberikan support kepada KPK atas capaian keberhasilan dalam mengungkap ratusan kepala daerah dan wakil rakyat yang terseret korupsi dengan tetap menaruh harapan eksistensi KPK bisa lebih diperlebar dengan memperhatikan saran dan masukan dari masyarakat. “Tidak cuma fokus pada ibukota provinsi khususnya di Sulawesi Selatan namun juga di 24 kabupaten dan kota,” harapnya.
“Kita inginkan Lembaga Anti Rasuah di semua daerah yang ditengarai sarat dengan potensi korupsi dapat menjadi perhatian prioritas KPK. Jika upaya ini bisa dilaksanakan maka akan memotivasi masyarakat untuk bersikap optimisme agar terlibat lebih serius untuk berperan serta dalam memberantas korupsi.” paparnya.
Djusman AR juga mengaku dan sejumlah lembaga serta masyarakat Anti Korupsi akan tetap terus mengawal dan mengontrol pemimpin daerah khususnya di Sulsel untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.
“Kami dari lembaga NGO Anti Korupsi bersama masyarakat termasuk rekan-rekan berserta organisasi masyarakat (ormas) tetap komitmen dan konsisten untuk mengawal dan meneropong kinerja para pengguna anggaran negara sehingga kurang memiliki ruang gerak untuk melakukan korupsi,” tegas Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum dan Politik (LP-SIBUK) Sulsel.
Djusman mencontohkan, dengan tertangkapnya Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulsel telah turut menjadi deretan pejabat gubernur yang terjerat korupsi di Indonesia. (Daeng Siudjung)
