PEDOMANRAKYAT, WATAMPONE – Pemerintah Kabupaten Bone menggelar Mattomang Arajang di puncak Hari Jadi Bone (HJB) ke-693, Sabtu (6/5/2023) di Kilometer Nol Merdeka Watampone.
Kegiatan tersebut dihadiri ratusan tokoh berdarah Bugis Bone, di antaranya Gubernur Sulsel, Gubernur Kalimantan Utara, Wali Kota Bontang, sejumlah bupati dan wakil bupati, anggota DPR RI, Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, dan sesepuh Bone.
Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi menuturkan peringatan HJB 693 tahun 2023 dilaksanakan dengan semarak dan meriah, mengingat ini adalah tahun terakhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bone.
“Dengan mempertahankan nuansa kebersamaan dan kesakralan acara, hal itu dengan tujuan untuk mengenang kembali semangat historis masyarakat Kabupaten Bone terhadap kejayaan masa lampau yang kental dengan nilai-niali budaya dan agama,” tuturnya.
“Nilai budaya dan norma adat tersebut menjadi kehidupan masyarakat Bone yang senantiasa mengedepankan nilai-niali kebersamaan dan solidaritas dalam kebaikan, kedamaian dan keharmonisan serta kesejahteraan lahir batin,” paparnya.
Peringatan HJB kali ini mengangkat tema Sisenge Mattulu Tellu yang bermakna saling mengingatkan karena ikatan persaudaraan untuk satu tujuan yang sama.
Sementara Anggota Komisi lV DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mengungkapkan, Hari Jadi Bone menjadi momen untuk saling bersilaturahmi.
Tetapi menurutnya, tidak cukup untuk sekadar bersilaturahmi namun bagaimana ke depannya berpikir untuk memajukan Bone dan itu pasti butuh keseriusan dan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan.
“Infrastruktur inilah yang sangat kurang sekali apalagi kita punya daerah yang sangat luas dan penduduknya banyak sementara anggaran sangat terbatas,” jelasnya.
Dia mengajak pemerintah daerah dan putra daerah yang ada di pusat harus bersinergi dan berkontribusi di bidangnya masing-masing untuk membangun Bone jadi lebih besar dan maju.
Dikatakan, pembangunan butuh kolaborasi karena Bone bukan milik satu orang tetapi milik kita semua. Jadi semua harus punya prinsip apa yang bisa dikontribusikan untuk Bone.
Yang menjadi tantangan ke depannya adalah komunikasi dan kolaborasi untuk mendorong kebijakan di politik anggaran di bidang masing-masing anggota legistlatif kabupaten, provinsi, dan pusat.
“Agar anggaran di Bone ditingkatkan karena kemajuan suatu daerah tergantung dari pemimpinnya,” tandasnya. (rur)
