Sengketa Lahan SMPN 23, Pendamping Ahli Waris Sebut Pemkot Makassar Tidak Patuh Hukum

Tanggal:

Follow Pedomanrakyat.co.id untuk mendapatkan informasi terkini.

Klik WhatsApp Channel  |  Google News

Selain itu, Subhan juga menekankan, Dinas Pertahanan harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah ini dan mengacu pada peraturan yang ada, seperti Peraturan Pemerintah (PP) terbaru nomor 19 tahun 2021.

“Teknis pembayaran harus mengacu pada peraturan yang ada. Kami menganggap proses hukum telah selesai,” ungkapnya.

“Kami memperingatkan Dr. Daniati, S.STP.,MH, Kepala Bagian Hukum Setda Makassar, untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan jika tidak memahami masalah ini, karena dapat dianggap sebagai penyebaran informasi yang menyesatkan atau hoaks,” pungkas Subhan dengan tegas.

Sementara itu, Pemerintah Kota Makassar belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan yang dilontarkan oleh pendamping ahli waris. Dr. Daniati, S.STP.,MH, Kepala Bagian Hukum Setda Makassar, masih belum memberikan keterangan mengenai pernyataannya di media daring yang disorot oleh Subhan Zain.

Kasus sengketa lahan SMP Negeri 23 di Jl. Paccinang telah menjadi perhatian masyarakat setempat dalam beberapa tahun terakhir. Ahli waris telah melalui proses hukum yang panjang, termasuk gugatan perdata dan putusan dari Mahkamah Agung. Namun, permasalahan ini masih belum menemui titik terang yang memuaskan semua pihak.

Situasi yang semakin memanas antara pendamping ahli waris dan Pemerintah Kota Makassar menunjukkan perlunya dialog dan mediasi untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kasus seperti ini, penting bagi semua pihak untuk mematuhi hukum yang berlaku dan berusaha mencari jalan tengah yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Masyarakat juga diharapkan untuk mengikuti perkembangan kasus ini dengan bijak dan kritis, serta tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Dalam situasi seperti ini, transparansi dan penyelesaian yang adil harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak yang terlibat, sehingga masalah dapat diselesaikan dengan baik dan mendapatkan keadilan yang layak.

Baca juga :  Hasil Ketahanan Pangan, Pangdam XIV/Hsn Panen Lombok Katokon di Toraja Utara

Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan memberikan informasi yang lebih lanjut seiring dengan adanya perkembangan terbaru.(Anj/Hdr)

1
2
TAMPILKAN SEMUA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

LAN RI dan Pemerintah Sulawesi Barat Perkuat Integritas Proses Seleksi JPT

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan...

Koperasi Merah Putih Jadi Fokus Nasional, Pangdam Hasanuddin Tegaskan Komitmen Dukungan di Sulsel

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Dr. Andi Zulkifli...

Pelantikan FKPPI Sulsel: Kasdam XIV Dorong Generasi Muda Jadi Pilar Persatuan

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Kepala Staf Kodam XIV/Hasanuddin, Brigjen TNI Sugeng Hartono, SE, MM., menghadiri Pelantikan Pengurus Daerah XIX...

Segel 250 Ton Beras Ilegal, Mentan Amran Sudah Koordinasi dengan Gubernur Aceh

PEDOMANRAKYAT, JAKARTA — Pemerintah bergerak cepat menindak laporan masuknya 250 ton beras ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh. Menteri...