“Pemerintah harus segera mengambil langkah tegas, jangan lagi ada celah untuk para pemain, terlebih belakangan kita sama-sama lihat bahwa BP2MI sudah cukup bagus dalam upaya penanggulangan,” ucapnya.
“Namun BP2MI tidak bisa juga bekerja sendiri, harus benar-benar mendapat dukungan penuh dari semua sektor hingga masyarakat,” tambahnya.
Respon Negara ASEAN
Menkopolhukam, Mahfud MD juga mengungkapkan, dalam KTT ASEAN Pilar Polkam, semua negara meminta agar Indonesia mengambil posisi kepemimpinan di dalam TPPO.
“Karena bagi mereka tindak perdagangan orang ini sudah begitu mengganggu kehidupan bernegara mereka, karena ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapih kerjanya,” papar Mahfud.
Sementara kita sendiri, lanjutnya, terkadang sudah mengetahui simpul-simpulnya tapi terhambat.
“Terhambat oleh birokrasi mungkin juga oleh perbaikan dan sebagainya, sehingga Presiden tadi memerintahkan kepada Kapolri tidak ada backing-backingan,” tegasnya.
“Tidak ada backing-backingan bagi penjahat,” pungkas Mahfud. (*)
