Dampak dari kasus korupsi penyelundupan tekstil tersebut dalam kurun waktu 2018-2019 terdapat 9 (Sembilan) pabrik tekstil yang tutup akibat kalah bersaing dengan banyaknya produk impor tekstil di indonesia.
Akibat dari tutupnya pabrik tekstil tersebut juga berdampak pada turunnya tingkat produksi tekstil domestik dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta berpengaruh terhadap industri perbankan yang sudah memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan-perusahaan tekstil yang berakibat terjadinya kredit macet.
– Pada kasus Jiwasraya, negara dirugikan hingga 16,8 Triliun Rupiah. Atas besarnya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, dan menurut BPK RI kasus Jiwasraya dapat berpotensi merugikan perekonomian negara.
– Di Sulawesi Selatan terdapat Kosus Korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yaitu : 1). Korupsi penyimpangan pada penggunaan laba untuk Pembagian Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi serta Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Bagi Walikota dan Wakil Walikota Makassar, mengakibatkan kerugian keuangan daerah kota Makassar khususnya PDAM kota Makassar sebesar Rp. 20.318.611.975,60,
2). Korupsi Penyimpangan Penetapan Harga Jual Pasir Laut Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar Tahun 2020 yang merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp. 7.061.343.713,- 3). Kasus Mafia Tanah Pada Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Lahan Pada Pembangunan Bendungan Pasellorang di Kabupaten Wajo Tahun 2021 yang merugikan negara sebesar Rp. 75.638.790.623,-.
Leo Simanjuntak menegaskan, pola sistem pemberantasan Korupsi di Indonesia dapat dikatakan ada upaya-upaya substantive dan struktural dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pembentukan Undang-Undang dan lembaga anti korupsi.
Kedua upaya substantive dan struktural tersebut merupakan upaya penegakan hukum pidana dengan menggunakan sarana penal (pidana) untuk menanggulangi suatu kejahatan.
Dalam konteks penanggulangan kejahatan, upaya penal dapat dilengkapi dengan upaya non penal yang bersifat preventif yang jika diletakkan dalam pola sistem, maka upaya non penal ini adalah bagian dari budaya.
“Upaya preventif dalam penanggulangan korupsi dapat diwujudkan dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Berbicara tentang pencegahan korupsi sebetulnya sudah ada program-program yang mengkampanyekan anti korupsi namun masih terkesan belum maksimal,” beber Leo Simanjuntak.
Contohnya, upaya membudayakan anti korupsi melalui program kantin anti korupsi yang dulu pernah dikembangkan ke sekolah-sekolah dari semua tingkatan baik itu SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi saat ini sudah tidak pernah lagi terdengar dengungannya.
Hal ini mengindikasikan belum suksesnya upaya membudayakan perilaku anti koruptif ke tengah-tengah masyarakat terutama kepada generasi mudanya. Sebagaimana umum diketahui, generasi muda merupakan harapan bagi suatu bangsa untuk di masa yang akan datang.
Generasi muda merupakan tonggak terlaksananya perubahan-perubahan dalam suatu bangsa Agent of Change (Agen Perubahan). Dalam bidang korupsi, generasi muda juga memiliki peran yang amat penting.
“Generasi muda dengan segala idealismenya dapat memutus mata rantai korupsi jika sejak dini telah dibekali dengan mental anti koruptif yang dapat diperoleh melalui pendidikan anti korupsi. Sehingga dapat membantu upaya pencegahan tindak pidana korupsi di masa mendatang,” tandas Leo Simanjuntak.
Sementara itu Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulsel Soetarmi SH MH, mengatakan, semoga PKKMB ini, mampu memberikan pengetahuan kepada mahasiswa baru terkait bahaya budaya korupsi.
“Minimal para mahasiswa baru ini bisa menerapkan bahaya budaya korupsi ini bagi diri sendiri khususnya di lingkungan kampusnya,” kunci Soetarmi SH MH.(*/Hdr)
