“Pak Bahtiar ini punya target yang luar biasa. Dan kami di BPKP siap mendukung untuk mewujudkan hal tersebut,” kata Iwan.
Iwan melanjutkan, Risbiantoro sebelumnya telah dilantik oleh Kepala BPKP, pada 24 Agustus 2023 lalu. Ia berharap Perwakilan BPKP Sulsel dapat segera bekerjasama dan berkolaborasi dengan semua mitra di wilayah Sulsel, untuk mewujudkan dan mendukung program pembangunan yang sedang dan yang akan dijalankan.
“Tentu kita akan bersama-sama sesuai tupoksi masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” bebernya.
BPKP melakukan pengawasan yang ditetapkan dalam Agenda Prioritas Pengawasan (APP). APP Tahun 2023 meliputi 7 sektor pengawasan, yaitu :
a. Pembangunan SDM Berkualitas
b. Percepatan Penyelesaian Infrastruktur dan Konektivitas
c. Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah, dan Desa
d. Pembangunan Ekonomi
e. Ketahanan Pangan
f. Ketahanan Energi
g. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah Baik dan Bersih
Tambah Iwan, di Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan pengawasan atas 101 Agenda Prioritas Pengawasan (APP), dan kegiatan pengawasan sebagai upaya pengawalan pembangunan di daerah berupa 1 Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD), yang merupakan realisasi dari rencana Tahun 2023 sebanyak 118 APP dan 2 APPD.
Kontribusi hasil pengawasan BPKP di Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 2022 sampai dengan Semester I Tahun 2023, telah melakukan Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah sebesar Rp. 60,43 milyar dan efisiensi pengeluaran negara dan daerah sebesar Rp. 137 milyar. Ketentuan perundangan agar senantiasa dipatuhi, memastikan anggaran digunakan sesuai dengan tujuannya, dan setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang sah.
“Kami berharap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang baru, dapat diterima sebagai mitra kerja, sehingga kerja sama yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini antara Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun instansi Pemerintah Pusat se-Sulawesi Selatan, dan BUMN/BUMD serta stakeholder lainnya dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” tandas Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP, Iwan Taufiq Purwanto.(Hdr/Rz)
