“Dari sinilah Panglima TNI dan diteruskan oleh Satgas melaksanakan upaya hukum dan dari Satgas itu sudah berhasil untuk menyelamatkan sertifikat hak pakai nomor 1 Jatikarya dan tentunya berhasil menyelamatkan lahan seluas 48 hektare yang diperkirakan bernilai Rp 10 triliun,” ujar Menteri ATR/BPN, masih dalam konferensi Pers tersebut.
Sementara, menurut Ahmad Kliennya memiliki surat girik yang asli, serta saat ini ada biaya konsinasi yang dititipkan ke Pengadilan sebesar Rp 228.713.000.400.
“Bagaimana mungkin masih ada girik, bisa timbul sertifikat, dan sertifikat tersebut juga sudah pernah dibatalkan. Kemudian terkait nilai 10 Triliun yang disebut berhasil diselamatkan, jelas membuat kami bingung, kenapa ada biaya konsinasi jika memang itu milik negara ?,” tegasnya.
“Selain girik, ada juga SPPT yang dikeluarkan oleh instansi sesuai dengan semua girik yang ada diatas tanah 48 hektar tersebut. Kenapa SPPT bisa timbul kalau itu tanah negara, siapa yang menimbulkan SPPT apa bukan intasi pemerintah bagian pajak ?, lalu kembali soal sertifikat mereka, apakah bisa timbul sertifikat tanpa warkah ?,” tanyanya menambahkan.
Terakhir, Ahmad memastikan bahwa tidak ada niat untuk melawan pemerintah, namun dia memastikan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan hak kliennya. Hanya saja, Ahmad merasa akan berat karena pihaknya harus berhadapan dengan pejabat pemerintah.
“Kita akan tetap berjuang sampai terbukti siapa yang benar, dan semua mendapat haknya. Tapi sebagai masarakat kita harus mengadu kemana kalau pejabat yang berwenang sudah semena-mena mengunakan power untuk menguasai tanah rakyat dengan dalih tanah negara,” pungkas Ahmad. (*)
